TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seorang massa aksi demo di Jambi, Abel Gaesca Sandya menyebut pihaknya yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Provinsi Jambi telah melaksanakan aksi demonstrasi.

Presiden Mahasiswa UIN Sultan Thaha Jambi itu mengatakan, dalam aksi tersebut mereka membawa berbagai macam tuntutan dan keresahan mereka.

Beberapa diantara keresahan itu ialah isu nasional. Menurutnya, hal itu perlu menjadi keluh kesah ditengah masyarakat Provinsi Jambi.

“Ini adalah bentuk keluh-kesah kami sebagai masyarakat tentunya sebagai seorang mahasiswa,” katanya, saat diwawancarai awak media, Senin (15/6/2026).

Hal senada juga disampaikan seorang massa aksi lainnya, Saputra Butar-butar. 

Presiden Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi itu menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi mereka.

Aspirasi itu disampaikan kepada pemangku dan pengawas kebijakan, DPRD Provinsi Jambi. Namun, pihak DPRD Provinsi Jambi tidak menemui massa aksi.

Menurutnya, pimpinan DPRD Provinsi Jambi menolak untuk hadir, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap tuntutan mereka.

Baca juga: 3 Orang Curi Kabel Utama PLN 50 Meter di Mudung Darat Muaro Jambi, Dikira Sawit Jatuh 

Baca juga: Demo Mahasiswa di Jambi, Pendemo: Tetapi Hari Ini, Akan Saya Lawan!

“Maka hari ini kami tentunya dari mahasiswa memiliki kekecewaan betul terhadap Dewan Provinsi Daerah Provinsi Jambi,” jelasnya.

Sebagai mahasiswa, dia menyebut jika tidak ada tindak lanjut dari semua tuntutan mereka, maka mereka menyatakan bersedia untuk menurunkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ketika tidak ada tindak lanjut atas segala tuntutan tuntutan yang kami bawa hari ini, maka kami katakan, di hari ini, di Jambi kami bersedia untuk menurunkan yang namanya Presiden Prabowo-Gibran,” jelasnya.

Sehingga, Saputra menegaskan pihaknya akan mengatur strategi dan mengkonsolidasikan untuk mempererat barisan pada aksi yang kedua.

“Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk aspirasi kita ini sampai ke dewan-dewan tersebut,” tegasnya.

Terkait sorotan massa aksi terkait program Makan Bergizi Gratis dan UU TNI-Polri, Saputra menilai saat ini pemerintah menggelontorkan anggaran untuk program MBG.

Sementara terkait UU TNI-Polri, pihaknya menilai kedua lembaga tersebut telah masuk ke ruang-ruang sipil.

“Kita tahu per hari ini, ladang untuk korupsi itu paling besar itu di program yang namanya MBG. Untuk TNI Polri per hari ini kita melihat, mereka ini masuk ke ruang Ruang yang tidak seharusnya,” pungkasnya.

Demonstrasi telah usai sekira pukul 17.00 WIB. 

Massa aksi dan pihak kepolisian berangsur membubarkan diri dari areal halaman kantor DPRD Provinsi Jambi.

Berikut Tuntutan Massa Aksi Serikat Mahasiswa Provinsi Jambi:

1. Hentikan pemborosan dana APBN.

2. Menstabilkan ekonomi politik di Indonesia, menstabilkan nilai tukar dolar terhadap rupiah, menstabilkan harga bahan pokok dan bahan bakar.

3. Kembalikan militerisme ke barak.

4. Mencabut undang-undang polri, mendesak Perpu terkait undang-undang polri.

5. Memprioritaskan program di sektor pendidikan dan kesehatan. 

6. Memberhentikan program MBG dan koperasi merah putih, apabila tidak sanggup untuk mengevaluasi program MBG dan koperasi merah putih. (Tribunjambi.com/Syrillus Krisdianto)

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: 3 Orang Curi Kabel Utama PLN 50 Meter di Mudung Darat Muaro Jambi, Dikira Sawit Jatuh 

Baca juga: Dapur SPPG Warna Biru Muda di Kebun Handil Kota Jambi Bukan yang Melaporkan Yayasan NMS