Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Teriakan 'Indonesia Bangkrut' yang menggema di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026), tak berhenti sebagai slogan jalanan semata.
Massa mahasiswa yang memenuhi Jalan Siliwangi, membawa sederet tuntutan yang mereka sebut sebagai bentuk keresahan terhadap arah kebijakan negara, mulai dari distribusi BBM bersubsidi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menjelang petang, suasana di depan gedung dewan masih dipenuhi ratusan mahasiswa yang duduk di badan jalan.
Bendera organisasi berkibar di atas kerumunan, sementara sejumlah perwakilan mahasiswa berdiri bergantian menyampaikan aspirasi.
Pantauan Tribun sekitar pukul 17.00 WIB menunjukkan massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.
Dari jarak dekat terlihat sejumlah mahasiswa memegang mikrofon dan bendera gerakan, sementara di seberang jalan aparat kepolisian berjaga membentuk barikade pengamanan.
Di tengah riuhnya aksi, perwakilan DPRD Kota Cirebon akhirnya menemui mahasiswa untuk berdialog.
Audiensi berlangsung setelah massa menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.
Seusai pertemuan tersebut, Koordinator Pusat Aliansi BEM Cirebon Raya, Egi Dwi Septian menjelaskan, bahwa terdapat tiga poin besar yang menjadi fokus tuntutan mahasiswa.
"Yang kemudian menjadi tuntutan keresahan kami secara substansial adalah, pertama mengenai optimalisasi pendistribusian BBM. Karena memang sudah benar adanya bilamana Pertalite yang sifatnya subsidi di-cover oleh pemerintah negara, itu susah untuk mendistribusikan karena saking banyaknya masyarakat Indonesia yang beralih dari Pertamax ke Pertalite," ujar Egi, saat diwawancarai media, Senin (15/6/2026).
Selain persoalan BBM, mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai belum sejalan dengan semangat efisiensi.
"Kedua, menghentikan pemborosan APBN. Kita tahu banyak anggaran-anggaran yang berhamburan yang justru kontradiktif dengan apa yang diinstruksikan langsung oleh Presiden kita, yaitu efisiensi anggaran. Kemudian sub-poin dari apa yang menjadi poin kedua itu adalah evaluasi MBG dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih," ucapnya.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan isu supremasi sipil.
Menurut Egi, mahasiswa meminta adanya peninjauan kembali terhadap sejumlah regulasi yang dianggap berpotensi menggerus prinsip tersebut.
"Terakhir adalah menciptakan supremasi sipil. Yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Polri dan evaluasi juga Undang-undang TNI, yang mana itu menggerus supremasi sipil," ujar dia.
Sorotan paling tajam dalam aksi tersebut tertuju pada program MBG dan KDMP.
Saat sesi tanya jawab dengan media, Egi menjelaskan alasan mahasiswa mendesak evaluasi bahkan penghentian kedua program tersebut.
"MBG ini menurut kami orientasinya adalah efektivitas mengatasi stunting anak-anak di Indonesia. Tetapi pada faktanya, 33.000 lebih yang tercatat di website-website, itu pelajar di Indonesia mengalami keracunan. Yang artinya orientasi ini sangat tidak efektif dan higienitas daripada pengelolaan MBG sangat-sangat tidak efisien, tidak efektif," katanya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan KDMP yang telah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
"Kita tahu KDMP sudah menggelontorkan banyak anggaran APBN. Tetapi pada hari ini belum ada, belum signifikan, belum secara masif seperti MBG adanya koperasi simpan pinjam, adanya pelaksanaan-pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur KDMP," ujarnya.
Bahkan, Egi melontarkan kritik keras terhadap potensi penyimpangan yang menurutnya perlu diawasi.
"Saya yakin KDMP beserta dengan MBG menjadi ladang tikus-tikus, menjadi ladang koruptor-koruptor untuk melakukan tindakan korupsinya," ucap Egi.
Meski berlangsung cukup lama, aksi akhirnya berakhir tanpa insiden berarti. Setelah audiensi selesai, massa membubarkan diri secara tertib.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa ditemui sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon, termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani.
Pertemuan itu turut difasilitasi Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan memadati kawasan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Mereka berasal dari HMI, PMII, IMM, HIMA Persis, GMNI, Aliansi BEM Cirebon Raya, hingga kelompok Cipayung+X.
Sejak pukul 15.30 WIB, aparat kepolisian telah bersiaga di sekitar Gedung DPRD Kota Cirebon.
Sejumlah personel berjaga di dalam dan luar kompleks gedung, sementara kendaraan operasional kepolisian dengan pengeras suara terparkir di halaman dewan.
Menjelang pukul 16.00 WIB, lautan mahasiswa mulai memenuhi lokasi aksi. Bendera putih, kuning dan merah berkibar di atas kerumunan.
Sebagian peserta duduk di badan jalan mendengarkan orasi, sementara yang lain berdiri mengelilingi titik utama aksi.
Dari pantauan Tribun, massa tampak memenuhi ruas Jalan Siliwangi. Suara sahutan "Betul!" beberapa kali terdengar mengikuti seruan orator.
Di kejauhan, sirine sesekali memecah keramaian, sementara aparat TNI dan Polri terlihat memantau jalannya aksi dari sejumlah titik.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari seruan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Bangkrut' yang sebelumnya beredar melalui media sosial.
Dalam poster yang disebarluaskan, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari stabilisasi ekonomi, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG, evaluasi KDMP, penghapusan dwifungsi TNI dan Polri, penghentian tindakan brutal aparat, hingga penegakan supremasi hukum.
"Hari ini kita lawan, kawan-kawan," teriak salah satu orator di tengah aksi yang disambut sorakan dan tepuk tangan massa.
Bagi para mahasiswa, demonstrasi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan upaya menyampaikan kegelisahan yang mereka rasakan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang dinilai semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa Kota Cirebon Gelar Aksi Indonesia Bangkrut di Depan Gedung DPRD
