Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada Senin (15/6/2026).

Menurut Agung, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan menemui massa aksi melalui perwakilan yang berwenang, baik menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat direktur jenderal. 

Ia menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi publik dalam negara demokrasi.

Agung juga mengingatkan agar tuntutan mahasiswa tidak dibiarkan menumpuk tanpa respons. 

Sebab, akumulasi kekecewaan publik berpotensi berubah menjadi boomerang politik bahkan bom waktu politik bagi pemerintah di kemudian hari.

Ia menegaskan, meski kritik yang disampaikan terasa pahit, aspirasi masyarakat tetap perlu didengar.

Menurutnya, masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam demokrasi agar pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, mengetahui batas serta dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah berada di jalur yang benar atau justru perlu diperbaiki.