Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Demontrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung berakhir dibubarkan polisi karena aksi menyampaikan aspirasi itu sudah memasuki batas waktu yang telah ditentukan, Senin (15/6/2026).

Mereka diberi waktu hingga pukul 18.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Tetapi hingga batas waktu, mereka tetap bertahan dan aksi demontrasi itu mulai memanas pada detik-detik akhir.

Suara ledakan petasan sempat beberapa kali terdengar di sekitar Kantor DPRD Jabar. Sedangkan polisi meminta  para peserta aksi untuk memubarkan diri dengan tertib dan jangan terprovikasi.

Setelah itu mereka membubarkan diri ke arah Jalan Ir H Djuanda dengan diiringi polisi berpakaian lengkap dan membawa tameng untuk menghalau massa, kemudian polisi membuat barikade di simpang Sulanjana.

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik mengatakan, dalam aksi ini tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi ataupun tindakan yang melanggar hukum.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Jabar, Desak Pemerintah Hentikan Program MBG Hingga KLN

Mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara tertib dan berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli dan memahami bahwa kondisi bangsa saat ini, menurut pandangan kami, sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama," katanya.

Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN. Dalam tuntutan ini terdapat tiga poin utama, yaitu menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri (KLN). 

Menurutnya, pada masa pemerintahan saat ini, frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan presiden di periode-periode yang sebelumnya.

"Kedua, kami menyoroti apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri," ucap Abdurrahman.

Kendati demikian, dia menegaskan, bahwa aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini. (*)