SURYA.CO.ID, JEMBER - Pimpinan dan seluruh ketua fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), resmi menandatangani pakta integritas demi memenuhi tuntutan ratusan mahasiswa dari koalisi Cipayung Plus dan BEM se-Jember.
Kesepakatan ini dicapai setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung dinamis di Bundaran DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore.
Ratusan mahasiswa yang memadati kawasan Bundaran DPRD Jember, akhirnya membubarkan diri menjelang kumandang azan magrib setelah draf pakta integritas disepakati bersama.
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 500 peserta ini sempat diwarnai aksi pembakaran ban sebagai bentuk protes.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Jember Resmi Ditunda: Ada Demo Mahasiswa
Empat unsur pimpinan dewan, yakni Ahmad Halim, Fuad Akhsan, Widarto dan Fatmawati, didampingi seluruh ketua fraksi DPRD Jember, turun langsung menemui massa aksi di jalan raya.
Meskipun sempat berjalan alot saat sesi dialog, kedua belah pihak akhirnya menemukan titik temu.
Beberapa perwakilan mahasiswa sempat meluapkan kekecewaannya terhadap tanggapan awal dari anggota dewan.
Namun, komitmen tertulis akhirnya berhasil diikat melalui penandatanganan pakta integritas oleh Ketua DPRD Jember beserta seluruh perwakilan fraksi dengan disaksikan langsung oleh para mahasiswa.
Adapun empat poin penting kesepakatan yang tertuang dalam pakta integritas tersebut adalah:
"Tentu kami dari DPRD Jember akan meneruskan tuntutan mahasiswa ini ke Komisi terkait di DPR RI," tegas Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.
Dalam aksi bertajuk "Peringatan (sangat) Darurat Seruan Aksi Indonesia Cemas" ini, mahasiswa mengkritisi empat isu besar nasional:
Orator aksi dari Kopri PMII Jember, Ronven Apriani, melontarkan kritik keras terkait prioritas anggaran negara.
Menurutnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun dinilai, kurang tepat sasaran jika dibandingkan dengan tingginya beban pendidikan tinggi.
"Bayangkan anggaran MBG Rp 335 triliun itu jika dibayarkan UKT (uang kuliah tunggal) Rp 10 juta per mahasiswa, bisa meluluskan 14,8 juta mahasiswa dari tahun 2021-2023. Sebuah regulasi yang tidak benar, dan rakyat sudah dewasa, bisa mengkritik kebijakan serampangan dan kekanakan," lugas Ronven.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alfin Maulana, menyoroti dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang memicu kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite akibat migrasi konsumen secara massal.
"Dampaknya Pertalite kosong, dan ini akan berpengaruh ke sektor-sektor lain," ujar Alfin.
Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, mengapresiasi gerakan kritis para mahasiswa.
Ia sependapat bahwa seluruh program pemerintah wajib diawasi secara ketat, guna menghindari potensi persaingan yang tidak sehat antara negara dan rakyat bawah.
"Saya sepakat, mari kita kawal bersama dan awasi semua program-program pemerintah. Seperti contoh Kopdes Merah Putih yang memakai dana desa. Jangan sampai keberadaan Kopdes ini malah membikin rakyat bersaing dengan negara. Rakyat kita yang mau berusaha malah bersaing dengan negara. Lulusan-lulusan baru seperti kawan-kawan nanti malah akan berkompetisi dengan TNI-Polri dalam mencari kerja jika mereka menguasai ruang-ruang sipil," papar Widarto.
Di sisi lain, perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nurhuda Candra Hidayat, turut menyatakan sepakat mengenai perlunya monitoring berkala terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Aksi penyampaian aspirasi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan.
Wakapolres Jember, Kompol Ferry Dharmawan, menyebutkan pihaknya mengerahkan sebanyak 300 personel pengamanan.
"Kami terjunkan 300 personel, baik dari Polsek, Polres, juga dibantu TNI," kata Ferry.
Ia juga mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berakhir dengan tertib, aman dan damai.
