Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memilih langkah tak biasa dalam mengakselerasi penurunan angka gizi buruk di wilayahnya.

Alih-alih bergantung penuh pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Pemkab Karawang memaksimalkan skema kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi non-pemerintah guna mengintervensi ribuan anak yang terindikasi stunting.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan, pihaknya menargetkan angka prevalensi kasus turun signifikan ke angka 8 hingga 9 persen, dengan fokus utama pada pemenuhan gizi protein hewani secara mandiri dan langsung ke sasaran.

Komitmen non-APBN atau APBD ini diwujudkan melalui kerja sama komprehensif dengan organisasi pengusaha perumahan (Asperumnas) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karawang. Dari sinergi tersebut, pemerintah berhasil menghimpun bantuan logistik pangan berupa telur sebanyak puluhan ton yang siap didistribusikan langsung ke setiap kecamatan.

"Setelah saya mengobrol dengan teman-teman Asperumnas dan data memang malam-malam, 'Mau enggak berbagi saya bilang? Ayo saya bilang, silakan. Saya tidak mengintervensi, silakan. Saya cuman minta telur.' Ini telur ini total keseluruhan ini 28 ton totalnya nanti yang akan diberikan," ujar Aep, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan data pemetaan berkala, terdapat sebanyak 5.521 anak di Kabupaten Karawang yang masuk ke dalam daftar intervensi prioritas.

Skema pemberian bantuan dirancang secara harian, di mana setiap anak ditargetkan mendapatkan konsumsi pemenuhan gizi protein minimal dua butir telur per hari di luar program pangan pendukung lainnya.

Untuk menjamin transparansi dan menghindari benturan kepentingan (intervensi birokrasi), Aep menegaskan seluruh bantuan logistik dari pengusaha diserahkan penuh melalui BAZNAS Karawang. Lembaga zakat tersebut yang kemudian bertanggung jawab memetakan manifes pengiriman dan mendistribusikannya secara mandiri ke titik-titik rawan.

Pihak Pemkab Karawang memuji pergerakan dinamis di tingkat akar rumput yang digerakkan oleh para camat beserta Tim Penggerak PKK. Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kotabaru, bahkan tercatat melakukan inisiatif swadaya mandiri menggunakan anggaran kantong pribadi aparatur setempat demi mempercepat penyaluran gizi pangan.

"Jadi semuanya berperan, dari perusahaan, swasta, termasuk sumbangan pribadi ASN Karawang," imbuh Aep.

Pemerintah daerah juga menginstruksikan Dinas Kesehatan setempat untuk mengesampingkan formalitas penurunan angka di atas kertas yang manipulatif. Bupati menegaskan bahwa deteksi dini yang memunculkan kenaikan grafik kasus justru dinilai jauh lebih jujur dan mempermudah proses pemetaan bantuan di lapangan agar tepat sasaran.

Dengan kesiapan infrastruktur logistik non-negara yang kuat serta keterbukaan data dari tim medis, Pemkab Karawang optimistis beban target penurunan stunting dapat dicapai dalam waktu dekat. Komitmen swasta dan swadaya mandiri ini diharapkan menjadi model percontohan penyelesaian masalah sosial tanpa membebani kas anggaran pusat.

"Saya juga enggak apa-apa kemarin pada waktu itu, 'Pak Bupati, kok ini kenapa kita naik ya stunting -nya?' Berarti bener, yang ngeceknya bener gitu loh. Jadi jangan sampai justru ternyata yang dicek itu cuma hanya 2.000, memang turun stuntingnya, tapi ternyata udah gitu nanti ada lagi penderita. Nah, ini yang kita enggak naik," kata Bupati. (MAZ)