TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Sepekan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 8 Juni 2026, sejumlah warga di Kepulauan Marore menyampaikan kekecewaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dinilai tidak hadir di tengah masyarakat terdampak.
Di saat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama unsur Forkopimda turun langsung meninjau lokasi bencana dan menyerahkan bantuan kepada warga, masyarakat mengaku belum melihat kehadiran wakil rakyat untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari bersama jajaran Forkopimda diketahui melakukan kunjungan ke wilayah terdampak selama dua hari, mulai 10 hingga 12 Juni 2026.
• Breaking News: Gempa M 5,7 Guncang Sangihe, Warga Tahuna yang Nobar Bola Berhamburan Keluar Kafe
Selain membawa bantuan, rombongan juga memberikan dukungan moril kepada warga yang masih mengalami trauma akibat gempa dan gempa susulan.
Namun, kunjungan tersebut justru memunculkan perbandingan di tengah masyarakat terkait minimnya kehadiran anggota legislatif daerah.
Dalam wawancara dengan Tribun Manado melalui WhatsApp, Selasa (16/06/2026), warga Pulau Matutuang, Reksan Salur, mengaku heran karena hingga saat ini belum ada anggota DPRD Sangihe yang datang menemui warga terdampak di wilayah Kepulauan Marore.
"Kami melihat Pak Bupati datang bersama Forkopimda dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Tapi kami bertanya-tanya, masa tidak ada satu pun anggota DPRD yang datang melihat langsung kondisi warga di sini," ujar Reksan.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan, terutama untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan warga yang terdampak bencana.
Ia menilai masyarakat masih mengingat bagaimana para calon legislatif aktif mendatangi pulau-pulau terluar saat masa kampanye.
Karena itu, warga berharap perhatian yang sama juga diberikan ketika masyarakat sedang menghadapi musibah.
"Saat kampanye mereka cepat datang meminta dukungan masyarakat. Ketika kami menghadapi bencana besar seperti sekarang, tidak ada yang terlihat hadir. Padahal masyarakat ingin menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami," katanya.
Reksan menambahkan, kehadiran anggota DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
"Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya ingin para wakil rakyat hadir, melihat langsung keadaan masyarakat, dan memperjuangkan kebutuhan kami pascagempa. Itu yang diharapkan masyarakat perbatasan saat ini," tuturnya.
Kritik warga terutama diarahkan kepada anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kepulauan terluar, termasuk Kecamatan Marore.
Masyarakat berharap para legislator dapat turun langsung untuk memastikan kondisi warga sekaligus mengawal berbagai kebutuhan pascabencana melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki DPRD.
Kekecewaan warga ini menjadi sorotan karena DPRD memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran.
Dalam situasi darurat, kehadiran anggota dewan dinilai tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban politik kepada konstituen yang telah memberikan kepercayaan.
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
