SURYA.CO.ID, SURABAYA – Jumlah kendaraan roda empat yang parkir di sejumlah fasilitas umum Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan pada Mei 2026.
Fenomena ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku sejak awal bulan tersebut.
Di tengah semarak perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang biasanya mampu menarik ribuan pengunjung ke berbagai pusat kegiatan, jumlah mobil yang masuk ke kantong-kantong parkir justru menunjukkan tren berbeda.
Ketika aktivitas masyarakat tetap tinggi, sebagian pengguna kendaraan pribadi tampak mulai menyesuaikan pola mobilitas mereka di tengah meningkatnya biaya transportasi.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mencatat, jumlah kendaraan roda empat yang memanfaatkan fasilitas parkir umum selama Mei 2026 hanya mencapai 17.732 unit. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam empat bulan terakhir.
Baca juga: Dishub Jatim Belum Lakukan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Meski Harga BBM Naik
Beberapa lokasi yang masih menjadi favorit pengguna kendaraan roda empat antara lain Lapangan Hockey dengan 3.192 unit kendaraan, Lapangan Thor 2.688 unit, Pasar Karah 2.294 unit, serta Gedung Balai Pemuda sebanyak 1.609 unit.
Jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, jumlah kendaraan roda empat yang parkir menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Pada Januari tercatat 16.604 unit, Februari 21.068 unit, Maret 19.467 unit, dan mencapai puncak pada April sebanyak 22.707 unit. Namun memasuki Mei, jumlahnya turun drastis menjadi 17.732 unit atau berkurang hampir 5.000 kendaraan dibanding bulan sebelumnya.
Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh, menilai tren tersebut masih berada dalam kategori stabil.
"Untuk rataan setiap kendaraan yang keluar masuk di lokasi Tempat Khusus Parkir masih belum memperlihatkan lonjakan atau penurunan yang signifikan meksipun memang ada angka penurunan untuk mobil memasuki Mei," kata Jeane.
Menariknya, tren berbeda justru terlihat pada kendaraan roda dua. Selama Mei 2026, jumlah sepeda motor yang parkir di fasilitas umum mencapai 120.724 unit.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Bikin Biaya Operasional Melejit Hingga 50 Persen
Jumlah tersebut menjadi angka tertinggi kedua selama lima bulan terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan pola mobilitas masyarakat yang cenderung lebih memilih kendaraan dengan biaya operasional lebih rendah.
Fenomena penurunan kendaraan roda empat ini bertepatan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal Mei 2026. Beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian harga, seperti Pertamax Turbo yang naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.
Memasuki Juni, sebagian harga BBM memang kembali mengalami penurunan. Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp24.800 per liter. Namun di saat yang sama, Pertamax (RON 92) justru naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya sekaligus pengamat kebijakan publik dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Dr Firre An Suprapto, S.AP, menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi akan dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat secara bersamaan.
Menurut Firre, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena harus menanggung kenaikan biaya hidup tanpa mendapatkan bantuan sosial maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Di tengah pendapatan yang stagnan, bengkaknya biaya transportasi harian diproyeksikan mengikis ruang belanja non-esensial dan menekan konsumsi domestik," katanya.
Selain masyarakat kelas menengah, pelaku UMKM juga diperkirakan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Banyak pelaku usaha kecil, kurir, pengemudi ojek online, hingga jasa logistik ringan yang selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi untuk operasional sehari-hari.
"Kenaikan mendadak ini langsung melonjakkan biaya operasional harian mereka. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang memadai, tekanan biaya operasional ini berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal III 2026," katanya.
