Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Gelombang aksi mahasiswa bertajuk Reformasi Jilid II yang mulai bergulir di sejumlah daerah berpotensi merambah Kabupaten Rejang Lebong. 

Sejumlah elemen mahasiswa saat ini diketahui tengah melakukan komunikasi dan konsolidasi internal, sementara HMI Cabang Curup tidak membantah adanya kemungkinan aksi demonstrasi akan digelar dalam waktu dekat.

Ketua Umum HMI Cabang Curup, M Pikri Anandi, saat dikonfirmasi TribunBengkulu.com, tidak membantah adanya rencana tersebut.

Namun, ia menegaskan saat ini pihaknya masih fokus melakukan konsolidasi bersama organisasi dan kelompok mahasiswa lain yang tergabung dalam koalisi.

"Insyaallah kak," ujar Pikri saat ditanya wartawan TribunBengkulu.com mengenai kemungkinan adanya aksi demonstrasi di Rejang Lebong.

Meski demikian, Pikri belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai waktu pelaksanaan maupun isu yang akan diangkat dalam aksi tersebut.

"Kita konsolidasi dulu dengan anggota koalisi yang lain kak," singkatnya.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait jadwal maupun bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut.

Mahasiswa Nilai Aksi Penyampaian Aspirasi Perlu Didukung

Sementara itu, mahasiswa Rejang Lebong, M Bernas, menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi melalui mekanisme yang sesuai aturan merupakan bagian dari hak masyarakat dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, apabila nantinya ada aksi demonstrasi yang digelar di Rejang Lebong dan bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif, dirinya mendukung kegiatan tersebut.

Bernas mengatakan, kebijakan pemerintah perlu terus mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau memang ada aksi yang bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat dan dilakukan secara tertib, saya mendukung. Saya juga siap ikut berpartisipasi karena kebijakan pemerintah perlu dikawal bersama agar benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawasan publik diperlukan agar program-program pemerintah yang dijalankan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun dampak negatif yang tidak diinginkan.

"Harapannya setiap program yang dibuat pemerintah bisa memberikan manfaat yang nyata, tidak memberatkan masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak buruk di lapangan. Karena itu suara masyarakat perlu terus disampaikan melalui cara-cara yang sesuai aturan," tutup Bernas.