TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Rencana kelanjutan pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang menghubungkan wilayah strategis di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur, dipastikan belum dapat terealisasi pada tahun 2026.
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, mengungkapkan bahwa penundaan tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian harga material konstruksi yang melonjak signifikan.
Kondisi ini berdampak langsung pada kalkulasi anggaran proyek yang bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Ridwai menjelaskan, jika pembangunan tetap dipaksakan berjalan dengan sisa nilai anggaran yang telah disepakati sebelumnya dalam APBD 2025, proyek jembatan tersebut dikhawatirkan akan mangkrak dan tidak selesai secara tuntas.
Baca juga: Kajian ITS: Jembatan ATJ di Kubar Kaltim Layak Dilanjutkan, Tak Perlu Bangun Baru
"Kalau menggunakan dana yang disepakati sebelumnya, dipastikan jembatan itu belum bisa selesai. Hal ini yang menjadi kekhawatiran utama dari dinas teknis," ujar Ridwai saat ditemui TribunKaltim.co, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa waktu terakhir menjadi pemicu utama meroketnya harga berbagai material konstruksi vital, seperti besi, semen, pasir, dan batu. Akibatnya, estimasi biaya pembangunan yang telah disusun sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pasar saat ini.
"Karena harga-harga naik semua, harus ada penyesuaian anggaran. Jika tidak disesuaikan, pembangunan jembatan tidak akan bisa tersambung dari seberang ke seberang," tambahnya.
Menyikapi kendala finansial ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama DPRD telah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mencari solusi terbaik.
Dari hasil konsultasi tersebut, otoritas terkait menyarankan agar daerah melakukan penyesuaian nilai proyek, alih-alih memotong volume pekerjaan.
"Kalau volumenya dikurangi, nilainya mungkin tetap. Tapi untuk apa? Misalnya yang tadinya satu kilometer dipangkas menjadi seperempat kilometer, itu tidak menyelesaikan persoalan infrastruktur. Jadi, yang disarankan adalah melakukan penyesuaian harga," jelas Ridwai.
Namun demikian, proses penyesuaian anggaran tersebut tidak dapat diakomodasi melalui APBD Perubahan 2026 karena terbentur regulasi dan aturan penganggaran yang berlaku.
Baca juga: Keberlanjutan Pembangunan Jembatan ATJ di Kutai Barat, DPRD Kaltim Cari Solusi dari Bankeu
Ridwai menyebutkan, pembahasan alokasi anggaran baru yang realistis baru bisa digodok pada APBD Murni Tahun 2027.
"Itulah yang menyebabkan pembangunan Jembatan ATJ mau tidak mau harus diundur. Jika aturan memperbolehkan di APBD Perubahan, tentu prosedurnya lebih mudah dan bisa langsung dieksekusi tahun ini," terangnya.
DPRD Kutai Barat berkomitmen akan kembali membedah secara rinci dasar perubahan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk kalkulasi kebutuhan biaya terbaru.
Mengingat Jembatan ATJ merupakan proyek mahakarya dengan nilai investasi raksasa, setiap tahapan penganggaran menuntut prinsip kehati-hatian yang tinggi.
Nilai proyek ini sangat besar, bukan cuma Rp10 miliar atau Rp15 miliar, melainkan ratusan miliar rupiah.
"Semua harus dihitung dengan cermat. Pengawasan dan pemeriksaan sekarang sangat ketat, sehingga setiap tahapan wajib mematuhi aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," pungkasnya. (*)
