TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Setiap hari, ribuan petugas Sensus Ekonomi 2026 berjalan dari satu lokasi usaha ke lokasi lainnya.
Mereka mengetuk pintu warung, toko kelontong, rumah produksi, hingga usaha berbasis digital.
Di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan tugas besar "merekam denyut perekonomian masyarakat secara akurat".
Sebab, dari data yang dikumpulkan itulah pemerintah dapat membaca potensi ekonomi, menyusun kebijakan pembangunan, dan merancang masa depan ekonomi bangsa yang lebih tepat sasaran.
Salah satunya adalah Budi Amin (45), petugas sensus ekonomi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang kembali mengabdikan diri setelah pernah menjalankan tugas serupa satu dekade lalu.
Melalui kerja keras para petugas inilah denyut perekonomian Sumatera Selatan direkam sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan.
Pagi itu, sebelum matahari meninggi di Kota Palembang, Budi sudah bersiap memulai tugasnya.
Dengan membawa perlengkapan pendataan dan semangat yang tak surut, ia menyusuri berbagai sudut kota untuk menemui para pelaku usaha.
Bagi Budi, menjadi petugas sensus bukan sekadar pekerjaan.
Ada rasa bangga karena dapat berkontribusi langsung membantu pemerintah menyediakan data yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi.
"Karena ini program pemerintah, tentu menjadi kebanggaan bagi saya bisa berpartisipasi sebagai mitra dan membantu pemerintah dengan menjadi petugas sensus ekonomi," kata Budi saat diwawancarai TribunSumsel, Senin (15/6/2026).
Pengalaman Budi bukanlah yang pertama. Sepuluh tahun lalu, ia juga pernah menjadi petugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi sebelumnya.
Pengalaman itu menjadi modal berharga ketika kembali mengikuti proses seleksi tahun ini.
"Ini merupakan kali kedua saya menjadi petugas sensus ekonomi. Setelah 10 tahun lalu ikut Sensus Ekonomi, tahun ini saya kembali mendaftar melalui proses seleksi secara daring dan sesuai prosedur. Alhamdulillah terpilih lagi," katanya.
Pengalaman tersebut membuatnya lebih memahami karakteristik lapangan.
Namun, tantangan yang dihadapi tetap tidak ringan.
Salah satu tantangan terbesar adalah meyakinkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap.
Menurut Budi, data usaha yang dikumpulkan sering kali dianggap bersifat pribadi oleh pemilik usaha.
Karena itu, petugas harus mampu membangun komunikasi yang baik agar responden merasa nyaman dan percaya.
"Dengan bekal pengalaman yang ada, saya akan berusaha sebaik-baiknya melakukan pendataan kepada pelaku usaha, mulai dari usaha kecil, menengah, hingga besar. Karena data yang didata terbilang pribadi, saya berusaha mencairkan suasana dan meyakinkan mereka agar menyampaikan data yang dibutuhkan seakurat mungkin," jelasnya.
Tak jarang, petugas harus menjelaskan berulang kali tujuan sensus dan manfaat data yang dikumpulkan.
Pendekatan yang humanis menjadi kunci agar proses pendataan berjalan lancar.
Di balik setiap formulir yang terisi, terdapat informasi penting yang akan menjadi gambaran kondisi ekonomi daerah.
Data tersebut nantinya digunakan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi.
"Karena itu, partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun," katanya.
Budi berharap para pelaku usaha di Sumatera Selatan dapat menyambut petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, agar data yang didapat valid.
Di tengah kesibukan mendatangi satu usaha ke usaha lainnya, Budi dan ribuan petugas sensus lainnya sesungguhnya sedang menjalankan tugas besar: merekam denyut ekonomi masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, mengatakan ada sekitar 7.500 petugas yang telah direkrut untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Sumsel.
Ribuan petugas tersebut akan mendatangi rumah tangga maupun berbagai unit usaha guna memetakan kembali kondisi dan potensi ekonomi daerah yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir.
"Untuk petugas Sensus Ekonomi ini kurang lebih 7.500 petugas di Sumatera Selatan dan semuanya sudah dilatih," ujarnya.
Menurut Wahyu, para petugas akan berkeliling sesuai wilayah tugas masing-masing dengan mengunjungi rumah-rumah, bangunan usaha, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia pun meminta dukungan masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi ke depan.
"Mohon dukungannya karena pendataan ini penting," katanya.
Wahyu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya untuk "mendiagnosis ulang" kondisi ekonomi daerah setelah sensus terakhir dilakukan sepuluh tahun lalu.
"Nanti akan terlihat dari sisi jumlahnya, kemudian juga aktivitasnya bergerak di sektor mana. Kita ingin melihat kembali bagaimana potensi ekonomi di suatu wilayah," jelasnya.
Data yang terkumpul nantinya juga akan menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir.
Misalnya, perkembangan sektor industri, perdagangan, maupun perubahan pada sektor pertanian di suatu daerah.
Selain usaha yang memiliki lokasi atau bangunan khusus, petugas juga akan mendata berbagai bentuk usaha baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital.
Saat ini banyak masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah atau melalui platform digital tanpa memiliki toko fisik.
"Sekarang dengan adanya teknologi, orang sudah mudah melakukan usaha. Tidak harus punya tempat usaha khusus, bisa dari rumah melalui aplikasi atau teknologi. Aktivitas usaha seperti itu juga akan kita catat," katanya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi di Sumsel, mulai dari jenis usaha, skala usaha, hingga pemanfaatan teknologi dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
"Harapannya tentu kita bisa melakukan pendataan secara lengkap. Sektornya apa, kelas usahanya bagaimana, apakah mikro, kecil, menengah atau besar, kemudian apakah memanfaatkan teknologi atau tidak, dan sebagainya," ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
"Atas memiliki gambaran tersebut, kita bisa melihat kembali bagaimana struktur ekonomi suatu daerah dan apa potensinya. Data-data itu nantinya akan digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan ke depan," katanya.
Dari data yang mereka kumpulkan, pemerintah dapat melihat potret perekonomian secara utuh dan menyusun langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan.
Di baliknya ada dedikasi para petugas yang bekerja dari lapangan, mengetuk pintu demi pintu, memastikan setiap usaha tercatat.
Sebab dari data yang akurat, masa depan pembangunan bangsa dapat direncanakan dengan lebih baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Mega Nugraha, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumsel mencapai 897.732 unit usaha.
"Rinciannya, usaha mikro sebanyak 894.602 unit, usaha kecil 2.700 unit, dan usaha menengah 430 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel," katanya.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk perkembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
"Data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah," ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus resmi yang datang ke rumah maupun tempat usaha serta memberikan data yang benar dan akurat.
"Bersama-sama kita wujudkan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan dan masa depan Indonesia yang lebih baik dan Indonesia Maju," katanya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, turut menjadi responden dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Deru menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS Provinsi Sumatera Selatan.
Ia berharap pendataan di lapangan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
"Saya menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Saya berharap kegiatan ini berjalan sesuai harapan dan masyarakat memberikan informasi yang valid sehingga menghasilkan data yang akurat," kata Deru saat menerima petugas sensus di Griya Agung, Senin (15/6/2026).
Menurut Deru, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi.
Karena itu, ia mengimbau warga untuk menerima petugas sensus dengan baik serta menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya.
"Petugas di lapangan harus terus mengajak masyarakat untuk terbuka. Tidak perlu terlalu tegang, tetapi tetap serius dalam bekerja. Lakukan pendekatan secara kekeluargaan agar masyarakat merasa nyaman saat memberikan data," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Terpadu Sensus Ekonomi 2026 guna mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan.
Tim tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses sensus berjalan optimal, sehingga menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
"Sampaikan dengan jujur apa pun data yang diperlukan oleh petugas statistik Kota Palembang. Masyarakat juga harus proaktif dalam mendukung pendataan ini," kata Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.
"Melalui data yang akurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp TribunSumsel.com
