Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Di Cirebon, Selasa, Daddy menilai perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kendala dalam proses penerimaan murid pada tahun-tahun mendatang.
Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan secara serius, terutama pada aspek perencanaan dan kesiapan sistem sebelum proses penerimaan murid dimulai.
Polemik yang terjadi menunjukkan perlunya langkah antisipatif melalui simulasi yang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan sehingga berbagai kendala dapat teridentifikasi lebih awal.
"Kalau perlu ada simulasi yang jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saatnya pelaksanaan itu tidak seperti saat ini," katanya.
Ia menilai persoalan tersebut telah mendapat perhatian serius pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya mengambil langkah tegas terhadap jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Disdik Jawa Barat agar pelaksanaan penerimaan murid pada tahun mendatang lebih terencana.
"Ini PR serius buat Pak Purwanto, Kepala Disdik Jabar, untuk ke depan jauh lebih terencana saya kira," ujarnya.
Menurut Daddy, simulasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus diikuti evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan hingga sistem benar-benar siap digunakan masyarakat.
Dengan mekanisme tersebut, potensi gangguan teknis maupun administratif dapat diminimalkan sebelum proses penerimaan berlangsung.
"Setelah simulasi kita evaluasi untuk perbaikan. Simulasi perbaikan, evaluasi lagi untuk perbaikan," ujarnya.
Selain itu, Daddy berharap peserta didik yang tidak lolos seleksi tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Sementara itu, Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto menyatakan pihaknya siap menghadapi setiap aduan terkait pelaksanaan PCMB 2026, termasuk laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.
"Ya, kami persilakan tentu kalau ada aduan, kami mengikut aja," katanya.
Di sisi lain, Disdik Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jawa Barat berencana menanggung biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP bagi siswa yang harus bersekolah di sekolah swasta.
