TRIBUNJOGJA.COM - Tren melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang kini menembus kisaran Rp17.700 mulai memicu kekhawatiran di level daerah.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta, khususnya yang bergantung pada bahan baku impor, dinilai paling rentan terdampak.
Merespons kondisi tersebut, kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera mengambil langkah taktis untuk menjaga kelangsungan hidup para pelaku usaha.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, M. Sofyan, menyatakan, atensi khusus harus diberikan kepada sektor-sektor UMKM yang rentan terhadap gejolak kurs mata uang asing ini.
"Tentu, yang terdampak secara langsung itu kan para pelaku UMKM yang bahan bakunya masih impor," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Selasa (16/6/26).
Ia mencontohkan, salah satu sektor yang paling terasa adalah para perajin tahu dan tempe yang selama ini mayoritas bahan baku kedelainya masih mengandalkan pasokan dari luar negeri.
Sebagai langkah antisipasi agar roda ekonomi mereka tidak gulung tikar, intervensi kebijakan dari pemerintah kota dianggap sudah sangat mendesak.
"Ini rumusan yang menjadi diskusi di internal Komisi B. Intinya antisipasinya, harus ada langkah-langkah intevensi kebijakan terkait pengadaan bahan bahan impor ya, itu langkah strategisnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Sofyan mengungkapkan bahwa rumusan penanganan ini bakal segera dibahas dan dikoordinasikan secara intensif bersama mitra kerja komisi.
Menurutnya, kunci utama dari penyelamatan UMKM ini adalah adanya keberpihakan anggaran yang nyata dari pemerintah daerah melalui APBD Perubahan 2026.
"Ya, perlu intervensi kebijakan, pasti di APBD Perubahan 2026 kalau itu memang dianggap sudah sangat mendesak pasti akan menjadi prioritas," katanya.
Kendati membawa dampak negatif bagi UMKM berbasis impor, Sofyan melihat ada sisi mata uang lain yang justru bisa menguntungkan bagi Kota Yogyakarta.
Melemahnya Rupiah diyakini dapat menjadi stimulus tersendiri bagi sektor pariwisata, khususnya dalam menggaet wisatawan mancanegara (wisman).
Pasalnya, biaya berwisata ke Indonesia jadi lebih murah bagi para pelancong asing dan berpotensi meningkatkan volume kunjungan wisata ke kota-kota besar, termasuk Kota Yogyakarta.
"Maka mereka pasti akan berbondong-bondong datang. Positifnya itu, kami menjaring sebuah peluang, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya tidak mendapat apa apa," ucapnya.
Sehingga, situasi dilematis tersebut, lanjut Sofyan, harus bisa dimanfaatkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihaknya pun mendorong adanya langkah taktis dari dinas terkait, mulai dari menggencarkan promosi wisata hingga menggelar berbagai agenda festival menarik.
Melalui strategi tersebut, diharapkan masa tinggal wisatawan bisa makin panjang, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekosistem UMKM lokal lainnya seperti kerajinan, kuliner, dan oleh-oleh.
"Kemudian justru akan kita dorong wisatawan untuk menambah lama tinggal di Kota Yogyakarta. Ini membuka kesempatan bagi UMKM berjualan, karena pasti para wisatawan asing akan berbelanja lebih banyak dari biasanya, karena lebih murah," urainya. (aka)
