BANGKAPOS.COM - Ketiadaan pupuk subsidi membuat para petani di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat, kini tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

Padahal sebelumnya, hasil panen padi di desa tersebut sangat melimpah hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama satu tahun penuh.

Kepala Desa Tuik, Sudrajat, mengungkapkan bahwa dari sekitar 700 jiwa penduduk di desanya, sebanyak 290 orang di antaranya menggantungkan hidup sebagai petani sawah.

Menurutnya, warga di desa yang terdiri dari 230 Kepala Keluarga (KK) tersebut sebenarnya memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk menanam padi.

“Karena ketahanan pangan ini kan memang dicanangkan oleh Presiden terkait isu-isu global. Karena daripada beli beras yang mahal, mending mereka menanam,” ucap Sudrajat saat diwawancarai Bangkapos.com di kantornya, Senin (15/6/2026).

Sektor ketahanan pangan masyarakat Desa Tuik memang sangat bergantung pada sektor persawahan ini.

Sebelum masalah kelangkaan pupuk subsidi melanda, hasil dari area persawahan di Desa Tuik terbukti sangat melimpah dan mampu mencukupi kebutuhan beras warga setempat.

“Alhamdulillah pada saat itu, masyarakat itu kalau lebih untuk satu tahun (kebutuhan konsumsi pribadi-red), mereka bahkan jual. Jadi kalau untuk konsumsi per tahun itu masyarakat tidak beli, bahkan bisa jual,” ungkapnya.

Melalui hasil panen tersebut, ketahanan pangan masyarakat Desa Tuik pada masa lalu sudah sangat terpenuhi dengan baik.

Sudrajat pun sangat berharap agar masa-masa kejayaan pangan tersebut bisa segera dirasakan kembali oleh warganya.

“Kalau sekarang, kondisinya pada saat ini banyak beli (dari luar-red), Mereka pun banyak menanam padinya di lahan-lahan buka lagi, bukan di persawahan lagi,” ujarnya.

Demi mengatasi masalah ini, pihak desa berharap ada solusi nyata dari Bupati dan Pemkab Bangka Barat agar para petani yang sudah lima tahun terakhir gigit jari bisa kembali mendapatkan haknya.

“Harapannya semoga di jaman Pak Bupati Markus ini masyarakat kami dapat mendapatkan pupuk subsidi,” tuturnya.

Kondisi terkini di kawasan persawahan ujung Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sebenarnya masih membentang luas.

Sayangnya, pemandangan hijau yang terlihat sejauh mata memandang bukan lagi hamparan padi, melainkan semak belukar dan ilalang.

Rumput liar di area tersebut bahkan telah tumbuh tinggi hingga mencapai paha orang dewasa, sementara tanaman padi hanya tersisa di segilintir petak sawah saja.

Pada beberapa petak lahan lainnya, para petani terpaksa mengalihkannya dengan menanam komoditas lain seperti cabai dan jagung.

Suasana di area persawahan Desa Tuik pada Senin (15/6/2026) siang pun tampak lengang tanpa ada aktivitas berarti dari para petani di pondok-pondok mereka.

Kini, kawasan persawahan Desa Tuik tampak merana seperti lahan tak terawat akibat para petani yang sudah tidak bisa lagi menanam padi.

Bahkan, sebagian petani memilih untuk membiarkan lahan produktif milik mereka telantar begitu saja selama bertahun-tahun.

Langkah ekstrem ini terpaksa diambil karena para petani sudah tidak lagi menerima pasokan pupuk subsidi dalam jangka waktu yang lama.

Hal senada diungkapkan oleh Zaihun, salah satu petani setempat yang mengaku sudah tiga tahun terakhir mogok menanam padi di petak sawah miliknya.

“Sekarang kondisi sawahnya kembali jadi hutan, semak-semak. Terakhir nanam dan panen kalau enggak salah tahun 2023,” kata Zaihun saat diwawancarai Bangkapos.com.

Baca juga: Bangka Selatan Dapat Kuota 6.943 Ton Pupuk Subsidi Tahun 2026, Toboali Terima Alokasi Terbesar

Pria berusia 54 tahun ini membeberkan bahwa masalah utama yang membuatnya berhenti menanam adalah hilangnya akses terhadap pupuk subsidi.

Zaihun dan petani lainnya mengaku bingung mengenai alasan di balik distopnya penyaluran pupuk subsidi ke wilayah mereka.

Padahal sejak tahun 2007 hingga 2021 silam, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di desa mereka selalu berjalan lancar tanpa kendala.

“Di sini kami agak susah, apa permasalahannya. Kami enggak tau apa aturan sebenarnya, tapi harapan kami sebagai petani, tolong lah pupuk subsidi itu dicairkan kembali,” ujarnya.

Selain urusan pupuk, para petani di Desa Tuik juga harus berhadapan dengan masalah infrastruktur berupa jebolnya tanggul di pinggiran sawah.

Akibat tanggul yang rusak, air asin dari muara Sungai Sepang dan Sungai Semabur seringkali meluap dan merendam kawasan persawahan warga.

Zaihun menjelaskan bahwa jika lahan yang terendam air asin tersebut dipaksakan untuk ditanami komoditas lain, maka tanaman tersebut dipastikan akan mati.

“Takut sia-sia juga, umpama kalau kita tanam cabe, pas udah mau ngasil (berhasil-red), tiba-tiba mati karena terendam air asin, buang-buang modal kan,” jelas Zaihun.

Posisi lahan milik Zaihun yang berada di bagian ujung dekat muara sungai membuatnya menjadi salah satu yang paling terdampak parah oleh luapan air asin.

Karena pertimbangan risiko yang besar tersebut, lahan seluas kurang lebih 1 hektar miliknya kini dibiarkan telantar dan hanya sesekali ditengok.

Aktivitas pertanian padi di Desa Tuik ini sebenarnya hanya bersifat tahunan, di mana petani hanya bisa melakukan satu kali masa tanam dan satu kali panen dalam setahun.

Sistem satu kali tanam ini terpaksa diterapkan karena kawasan persawahan tersebut belum didukung oleh fasilitas irigasi yang memadai.

“Di sini kalau musim panen, rata-rata panennya bisa sampai 80 persen. Tapi kalau musim hujan, airnya banyak, jadi enggak bisa nanam,” ujarnya.

Secara berkala, masa tanam di Desa Tuik biasanya dimulai pada pertengahan Agustus hingga akhir September, dengan masa panen empat bulan setelahnya.

Melihat kondisi tanpa pupuk subsidi seperti sekarang, Zaihun mengaku sangat pesimistis untuk kembali turun ke sawah pada tahun ini.

Hal ini dipicu oleh lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasaran yang dinilai sudah tidak masuk akal bagi kantong petani kecil.

Padahal dalam satu siklus tanam hingga panen, tanaman padi membutuhkan minimal dua kali proses pemupukan agar hasilnya maksimal.

Pemupukan pertama bertujuan untuk pembesaran tanaman pada usia di bawah satu bulan, sedangkan pemupukan kedua dilakukan pada usia di atas tiga bulan untuk merangsang pertumbuhan biji padi.

Sebagai petani dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, Zaihun merasa keberatan jika harus menanggung biaya produksi yang melonjak tajam tanpa bantuan subsidi.

Perbandingan harga antara pupuk non-subsidi dan pupuk subsidi di pasaran saat ini dinilai sudah terlampau jauh hingga berkali-kali lipat.

Zaihun memberikan gambaran bahwa harga pupuk urea subsidi hanya berkisar antara Rp110 ribu hingga Rp130 ribu saja per karung isi 50 kilogram.

“Sedangkan pupuk non-subsidi hampir-hampir Rp700 ribu (per karung 50 kilogram-red). Jadi kami sebagai petani ekonomi menengah ke bawah terasa keberatan,” ungkapnya.

Untuk lahan seluas satu hektar, satu kali proses pemupukan setidaknya membutuhkan pasokan sekitar 5 karung pupuk atau lebih.

Dengan demikian, jika dipaksakan menggunakan pupuk non-subsidi, petani harus merogoh kocek hingga Rp3 juta sampai Rp3,5 juta hanya untuk satu kali pemupukan.

Nominal modal tersebut terhitung sangat menjerat petani, jauh berbeda jika dibandingkan dengan pupuk subsidi yang hanya menghabiskan biaya sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu saja.

“Kami dari petani berharap kepada pemerintah, yang jelasnya instansi terkait, mohon usahakan supaya kami mendapatkan lagi pupuk subsidi,” ujarnya. (Bangkapos.com/ Arya Bima Mahendra)