Pejabat HAM PBB menyerukan perombakan besar kebijakan imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak menjelang Piala Dunia 2026. PBB menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengganggu partisipasi dalam pesta sepakbola paling akbar sejagat itu.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi dalam masa persiapan Piala Dunia. Dia mengatakan bahwa isu seperti profiling rasial, pengawasan, dan penegakan imigrasi terlihat bahkan sebelum turnamen 48 negara dan 39 hari itu
Turk menyebutkan beberapa contoh persoalan itu, di antaranya timnas Iran dipindahkan dari kamp latihan di Arizona ke Meksiko, sejumlah pejabat Iran ditolak visa masuk ke AS, seorang wasit papan atas asal Somalia ditolak masuk di Miami, dan beredar gambar seorang pemain Senegal yang diperiksa petugas keamanan di landasan bandara.
"Kami telah melihat beberapa kejadian tersebut," kata Turk dalam konferensi pers di kantor Komisi Tinggi HAM PBB pada tengah pekan lalu dikutip dari Selasa (16/6/2026).
"Saya berharap isu-isu terkait profiling rasial, pengawasan, dan penegakan imigrasi tidak akan mempengaruhi Piala Dunia ini seperti yang sudah terjadi sebelumnya," ujar pengacara asal Austria tersebut di Jenewa.
Di Piala Dunia 2026, AS menjadi tuan rumah sebagian besar dari 104 pertandingan dalam hajatan bersama dengan Kanada dan Meksiko itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang itu diikuti oleh jumlah peserta hingga 48 negara, biasanya 32 tim.
"Saya benar-benar berharap akan ada perombakan besar dalam bagaimana penegakan imigrasi menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia. Terutama untuk Piala Dunia, saya berharap ada perubahan terhadap kebijakan yang saat ini kami lihat masih berlaku di AS," kata Turk.
Türk mengatakan sudah semestinya ajang olahraga menjadi tempat warga dunia bersatu dalam perdamaian.
"Sudah jelas bahwa dalam lingkungan olahraga akbar, termasuk Piala Dunia, sudah seharusnya memberikan ruang yang bermartabat dan aman bagi tim yang bertanding, juga bagi para suporter, bagi seluruh masyarakat, dan pada dasarnya bagi dunia," kata dia.
Tak hanya timnas, tetapi official team, pemain, dan wasit, serta sejumlah fans dari berbagai negara, seperti Maroko dan Skotlandia, yang telah menghabiskan ribuan dolar untuk tiket, penerbangan, dan hotel dalam Piala Dunia termahal sepanjang sejarah itu, dilaporkan mengalami penolakan atau pencabutan dokumen perjalanan hanya beberapa hari sebelum keberangkatan.
Aturan bidding FIFA tahun 2017 untuk negara calon tuan rumah menyebutkan bahwa proses visa harus diterapkan secara non-diskriminatif," dengan catatan tetap tidak boleh mengganggu standar imigrasi dan keamanan nasional.
Dalam kasus wasit asal Somalia, Omar Artan, seorang pejabat AS mengatakan dia ditolak masuk karena keterkaitan dengan anggota organisasi teroris yang dicurigai, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut atau diberikan bukti.
Menanggapi sorotan tersebut, FIFA menegaskan bahwa keputusan terkait visa dan imigrasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah negara tuan rumah.
FIFA menambahkan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan ajang itu dapat berjalan lancar dan tetap terbuka bagi pemain, ofisial, serta suporter yang memenuhi syarat. Di sisi lain, FIFA juga berpegang pada prinsip bahwa Piala Dunia harus menjadi ajang inklusif yang mencerminkan semangat persatuan global.
