SRIPOKU.COM, MUARA ENIM - Meski hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026 untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah mengerucut menjadi tiga besar sejak 30 April 2026, hingga saat ini belum ada kepastian pelantikan. 

Padahal, untuk jabatan eselon II sudah banyak yang kosong sehingga banyak pejabat yang harus merangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) untuk menutupi kekosongan di suatu organisasi perangkat daerah (OPD).

"Terkait pelantikan tersebut, nanti saya akan memanggil BKPSDM. Akan saya pelajari kembali," kata Plt Bupati Muara Enim Sumarni, belum lama ini.

Menurut Sumarni, dirinya akan mempelajari dan memastikan terlebih dahulu proses hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026 sebelum mengambil keputusan terkait pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

Untuk itu, ia akan meminta penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait seluruh proses dan tahapan seleksi yang telah berjalan. 

"Nanti kita lihat dulu. Apakah memang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, karena saya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), tentu butuh izin kepada Gubernur," ujarnya.

Meski demikian, Sumarni menegaskan tidak ingin kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama berlangsung terlalu lama. 

Sebab, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini masih menunggu pejabat definitif untuk mengisi posisi strategis tersebut.

"Kalau memang sudah sesuai prosedur, tentu akan kita lantik. Kita tidak mau terlalu lama ada kekosongan jabatan eselon II ini," tegasnya.

Diketahui, panitia seleksi sebelumnya telah mengumumkan 24 nama yang lolos Seleksi Terbuka JPTP, masing-masing tiga besar calon untuk delapan jabatan yang dilelang.

Delapan jabatan tersebut, yaitu: 

- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

- Kepala BKPSDM; 

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); 

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan; serta 

- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

Sebelumnya, hasil seleksi tersebut telah disampaikan kepada Bupati nonaktif Edison selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Namun, proses pelantikan belum terlaksana menyusul proses hukum yang menjerat Edison dalam perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini, keputusan terkait pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka tersebut berada di tangan Plt Bupati Muara Enim Sumarni, setelah terlebih dahulu melakukan kajian terhadap seluruh proses yang telah berjalan.