TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti keseriusan pemerintah untuk memperbaiki ruang komunikasi dengan publik, menyusul adanya kericuhan dalam diskusi publik antara 3 pejabat dengan massa di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Seperti diketahui, kericuhan terjadi dalam acara diskusi yang dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di UGM pada Senin (15/6/2026) malam.
Diskusi tersebut, diwarnai ketegangan hingga ricuh.
Kericuhan bermula ketika Budiman sedang menyampaikan pandangannya terkait kebebasan berpendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Budiman pun menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah tidak akan membungkam kritik masyarakat dengan cara-cara yang tidak terpuji.
Dalam prosesnya, sejumlah orang yang dari area tribun bergerak menuju panggung hingga terjadi kericuhan.
Terkait hal tersebut, Ray Rangkuti yang juga dikenal sebagai pengamat politik Indonesia itu, lantas dihadapkan pada pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah untuk memperbaiki ruang komunikasi dengan publik.
Dalam pernyataannya, Ray Rangkuti menilai, ruang komunikasi pemerintah ini menjadi masalah utama, apalagi di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, ini yang menurut saya yang jadi problem utama sekarang pada pemerintahan Pak Prabowo."
"Bukan hanya di pemerintahan, tapi termasuk di legislatifnya. Ada tingkat kepercayaan publik yang turun drastis kepada mereka," kata Ray Rangkuti dalam program Kompas Petang KompasTV, Selasa (16/6/2026).
Hal tersebut, dapat terlihat dari diskusi yang dihadiri Budiman dkk yang berakhir dengan kericuhan.
Baca juga: Nusron Wahid Sebut Mahasiswa yang Geruduk Dialog di UGM A-Demokrasi: Padahal Kami Siap Dibully
"Makanya ketika Budiman dan kawan-kawan turun ke bawah, orang sudah melihatnya dalam kerangka ini sekedar mau katakanlah membuat mereka diam gitu loh kira-kira."
"Tapi belum tentu ada komitmen untuk melakukan perubahan gitu," ungkap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Oleh sebab itu, Ray Rangkuti memandang hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Prabowo.
"Nah, ini tantangan serius pada pemerintahan Pak Prabowo termasuk legislatif. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, kalau peristiwa Agustus 2025 terjadi ya kan, pimpinan-pimpinan DPR memohon-mohon maaf ya, berjanji akan berubah, tapi apa, enggak butuh 1 tahun kok proses terjadi lagi ya. Undang-undang kepolisian diketuk dengan sangat cepat," lanjutnya lagi.
Sehingga, menurut Ray Rangkuti, belum terlihat perubahan yang nyata dari pemerintah.
Oleh sebab itu, tindakan konkret dinilai lebih penting daripada sekadar pernyataan lisan.
"Jadi enggak ada yang kelihatan, enggak ada yang berubah."
"Nah, oleh karena itulah kita perlu mungkin sampaikan sekarang yang paling penting itu bukan lisan, tapi tindakan," ucap Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) itu.
Perubahan di tubuh pemerintah juga dinilai perlu dibuktikan setelah peristiwa ini.
"Coba dibuktikan pasca ini bahwa pemerintah berubah. Ketua BGN kita harus meminta kepada DPR agar pembahasan biaya tahun ke depan itu dilakukan terbuka, bukan tertutup," imbuh Ray Rangkuti.
Sebelumnya, mahasiswa menggeruduk diskusi yang dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin malam.
Dikutip dari TribunJogja.com, peristiwa bermula saat ketiga pejabat di Kabinet Merah Putih menghadiri diskusi dengan para mahasiswa.
Dalam diskusi ini, ketiga narasumber membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
Dalam prosesnya, sejumlah mahasiswa naik ke panggung sambil meneriakan sejumlah kritikan kepada para narasumber.
Bahkan, sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung sambil membentangkan spanduk berisi kritikan.
Karena situasi mengkhawatirkan, ketiga pejabat akhirnya dievakuasi oleh petugas.
Namun, upaya tersebut, mendapatkan perlawanan dari para mahasiswa dengan menghadang mobil yang dinaiki oleh ketiga pejabat tersebut.
Ratusan mahasiswa sudah menghadang mobil tumpangan para pejabat di luar.
Nusron dan Sudaryono menuju gerbang selatan UGM. Tetapi, sebelum sampai pintu keluar, para mahasiswa memaksa mereka untuk duduk diskusi bersama.
Baca juga: Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang Digeruduk Mahasiswa saat Diskusi di UGM
Dialog kembali berjalan beberapa waktu.
Dalam diskusi tersebut, seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron mengenai ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dialihfungsikan.
Nusron pun menjawab dengan mengajak mahasiswa datang langsung ke Papua untuk melihat fakta yang ada di lapangan.
Sementara itu, mahasiswa tidak memuaskan para mahasiswa yang sudah hadir.
Dialog akhirnya kembali diwarnai ketegangan.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Nuryanti, TribunJogja.com/HAS, Kompas.tv)
