SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan tujuan perang terhadap Iran telah tercapai dinilai masih perlu diuji melalui perkembangan situasi di lapangan.

Pengamat menilai pernyataan tersebut berpotensi menjadi bagian dari manuver politik untuk memengaruhi kebijakan Amerika Serikat (AS), sementara aktivitas militer Israel menunjukkan masih adanya perbedaan pendekatan dengan agenda diplomasi Washington.

Alumnus Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU), Rico Marbun, mengingatkan publik agar tidak langsung menerima pernyataan Netanyahu tanpa melihat tindakan konkret yang dilakukan Israel.

"Saya pikir pernyataan Netanyahu itu perlu kita tunggu ulang keikhlasan dan kebenarannya. Karena secara nyata apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan di lapangan itu 180 derajat berbeda," ujar Rico dalam program diskusi Kompas Petang, Selasa (16/6/2026).

Menurut Rico, sejak berdirinya Republik Islam Iran pada 1979, Israel memandang Teheran sebagai salah satu ancaman strategis utama terhadap keamanan nasionalnya. Karena itu, perubahan sikap Netanyahu terkait konflik dengan Iran perlu dicermati secara hati-hati.

"Perubahan pernyataan Netanyahu ini terlihat beberapa kali terjadi. Apa yang disampaikan saat ini tampak seperti upaya membujuk Presiden Amerika Serikat agar mendukung langkah tertentu yang diinginkan Israel," katanya.

Baca juga: Trump Bantah Isu Dana Rp 5.319 Kuadriliun untuk Iran Usai Rencana Damai Timur Tengah

Perbedaan Kepentingan Israel dan Amerika Serikat

Rico menjelaskan bahwa upaya diplomasi yang didorong Presiden AS Donald Trump menghadapi tantangan karena adanya perbedaan kepentingan antara Washington dan Tel Aviv.

Menurutnya, meskipun pembahasan mengenai gencatan senjata terus berlangsung, aktivitas militer Israel di sejumlah wilayah, termasuk Lebanon, menunjukkan bahwa operasi keamanan Israel belum sepenuhnya berhenti.

"Kita melihat adanya perbedaan orientasi antara kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat proses diplomasi tidak berjalan mudah," ujarnya.

Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberhasilan upaya perdamaian maupun kesepakatan yang sedang dirintis antara berbagai pihak terkait konflik Iran.

Belajar dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015

Rico juga mengingatkan publik pada pengalaman hubungan Israel dan Amerika Serikat saat pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada 2015 di era Presiden Barack Obama.

Saat itu, Israel secara terbuka menentang kesepakatan tersebut melalui berbagai langkah diplomasi dan kampanye politik internasional.

Salah satu peristiwa yang banyak mendapat perhatian terjadi pada 2018 ketika Netanyahu mempresentasikan dokumen yang dikenal sebagai Iran Archive. Dokumen tersebut diklaim berasal dari operasi intelijen Mossad dan disebut menunjukkan bahwa Iran masih menyembunyikan aktivitas terkait program nuklirnya.

"Iran Archive ini merupakan kumpulan informasi intelijen yang diperoleh Mossad. Intinya, Israel ingin menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kesepakatan nuklir, Iran dianggap tidak sepenuhnya jujur mengenai program nuklirnya," jelas Rico.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana dinamika politik antara Israel dan AS dapat memengaruhi arah kebijakan Washington terhadap Iran.

Dinamika Internal Pemerintahan Trump

Selain perbedaan kepentingan antara AS dan Israel, Rico menilai pemerintahan Donald Trump sendiri tidak memiliki pandangan yang sepenuhnya seragam terkait konflik Iran.

Ia mencontohkan Wakil Presiden AS JD Vance yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang cenderung menolak keterlibatan Amerika dalam konflik bersenjata di Timur Tengah.

"Kalau kita melihat sejumlah laporan, termasuk yang pernah dimuat New York Times, JD Vance termasuk kelompok yang sebenarnya tidak menginginkan perang itu terjadi," kata Rico.

Namun, sebagai wakil presiden, Vance tetap harus mendukung keputusan politik yang diambil oleh Presiden Trump.

Di sisi lain, terdapat sejumlah pejabat pemerintahan yang memiliki pandangan lebih keras terhadap Iran, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan adanya dinamika internal dalam pemerintahan AS terkait arah kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.

Tantangan Gencatan Senjata

Rico menilai bahwa perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS serta perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Tel Aviv akan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan proses gencatan senjata dan diplomasi dengan Iran.

Apabila para pihak tidak berhasil menemukan titik temu mengenai tujuan akhir konflik dan jaminan keamanan masing-masing, upaya perdamaian yang sedang berjalan masih akan menghadapi tantangan besar.

Karena itu, menurut Rico, klaim Netanyahu mengenai tercapainya tujuan perang sebaiknya tidak dipandang sebagai indikator bahwa konflik telah benar-benar berakhir, melainkan sebagai bagian dari dinamika politik dan diplomatik yang masih terus berkembang.