TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2027 akan berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang saat ini tengah dibahas secara intensif bersama seluruh perangkat daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menjelaskan, sinkronisasi program daerah dengan prioritas pemerintah pusat merupakan poin krusial dalam dokumen perencanaan ini.
Penyelarasan tersebut bertujuan agar proyek di daerah tidak berjalan sendiri, melainkan mampu mendongkrak target nasional sekaligus berdampak nyata bagi warga Kaltara.
"Sinkronisasi diperlukan agar pembangunan di daerah dapat mendukung target nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kaltara," ujar Bertius, Selasa (16/6/2026).
Baca juga: Kaltara Investment Forum 2026 Resmi Digelar, Gubernur Ajak Investor Garap Hilirisasi dan Industrial
Dalam menyusun RKPD 2027, Pemprov Kaltara juga mengevaluasi berbagai program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.
Proses ini dilakukan guna menemukan titik temu yang tepat antara kebutuhan riil di daerah dengan agenda yang telah digariskan oleh pemerintah pusat.
"Kami mendiskusikan program-program apa saja di daerah yang bisa disinkronkan dengan prioritas nasional. Itu menjadi salah satu fokus dalam penyusunan RKPD," ungkap Bertius.
Untuk tahun 2027, Pemprov Kaltara menempatkan tiga sektor utama sebagai agenda prioritas, yaitu pengembangan sektor industri, peningkatan investasi, serta hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Ketiga bidang ini dinilai menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing daerah.
Sebagai provinsi yang kaya akan potensi alam, Kaltara dinilai memiliki peluang emas untuk menyukseskan agenda besar tersebut.
"Makanya kami mengarahkan dalam penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing sektor industri, serta mendorong pengembangan hilirisasi sumber daya alam di daerah," tutur Bertius.
Ia optimistis, keharmonisan perencanaan antara pemerintah daerah dan pusat ini akan membuka keran investasi yang jauh lebih besar di Bumi Benuanta.
Dengan begitu, berbagai proyek strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terealisasi secara maksimal.
"Prioritas nasional berbicara tentang industri, investasi, dan hilirisasi. Maka program-program daerah juga harus mampu mendukung arah pembangunan tersebut," tandasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
