PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi data 112 ribu warga Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, melalui Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni-31 Agustus.
Petugas BPS bakal mendatangi rumah warga hingga sore atau malam hari demi memastikan seluruh pendataan berjalan maksimal.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan, pola pendataan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan aktivitas warga.
Hal itu dilakukan agar warga tetap bisa ditemui tanpa mengganggu pekerjaan atau rutinitas harian mereka.
"Kalau warga lebih mudah ditemui sore hari, petugas akan datang sore. Biasanya petugas juga membuat janji terlebih dahulu dengan warga," kata Dewi usai pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang, Senin (15/6/2026).
Badan Pusat Statistik, lanjut Dewi, menargetkan cakupan pendataan mencapai 100 persen agar basis data sosial ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang menjadi lebih lengkap dibanding pembaruan data sebelumnya.
Ia menjelaskan, data yang diverifikasi tidak hanya rumah tangga, tetapi juga mencakup bangunan usaha hingga berbagai aktivitas ekonomi warga yang tersebar di seluruh wilayah Pangkalpinang.
"Harapannya melalui Sensus Ekonomi 2026 ini kita memiliki database yang lebih lengkap," ujar Dewi.
Untuk mempercepat pendataan, BPS telah membagi wilayah kerja petugas berdasarkan sekitar 700 satuan lingkungan setempat (SLS) dan sub-SLS di Kota Pangkalpinang.
Sebelum turun ke lapangan, para petugas juga telah menjalani pelatihan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga pengurus RT dan RW.
"Petugas sudah menyisir wilayah kerjanya masing-masing dan berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan sampai kecamatan," kata Dewi.
Pada hari pertama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, setiap petugas ditargetkan mampu mendata sekitar 15 keluarga.
Namun, target tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Selain mengejar cakupan penuh, BPS juga memastikan kualitas data tetap terjaga melalui pengawasan berjenjang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan pendataan.
Dewi mengakui potensi kesalahan manusia (human error) tetap ada.
Namun, menurutnya, BPS memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan sensus dan survei sehingga sistem pengawasan dibuat berlapis.
"Kami punya monitoring berjenjang, mulai dari pengawas lapangan hingga koordinator pengawas. Kalau ada data yang tidak sesuai atau tidak wajar bisa langsung dicek dan diverifikasi," tuturnya.
Tidak hanya itu, kata Dewi, sistem digital juga memungkinkan hasil pendataan dipantau langsung dari kantor BPS sehingga proses verifikasi bisa dilakukan lebih cepat. (t2)
