SURYA.co.id, SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair yang tergabung dalam Ksatria Airlangga akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026).

Dalam aksi tersebut, BEM Unair memperkirakan sebanyak 400 hingga 500 mahasiswa akan turun ke jalan membawa 16 tuntutan kepada pemerintah.

Respon Kebijakan Pemerintah

Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Surabaya Turun ke Jalan 17 Juni, Ini Daftar Tuntutannya

Selain melibatkan mahasiswa Unair, pihaknya juga membuka peluang bagi mahasiswa dari kampus lain untuk bergabung dalam aksi tersebut.

"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya kepada SURYA.co.id, Rabu (17/6/2026).

Dua Isu Utama

Menurut Rizqi, terdapat 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. 

Namun, dua isu utama yang menjadi fokus massa aksi adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat, hingga penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

Tuntutan lainnya mencakup penolakan militerisme, jaminan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penghentian praktik eksploitasi buruh dan diskriminasi gender di dunia kerja.

Lokasi Demo di Gedung Grahadi

Rizqi menjelaskan pemilihan Gedung Grahadi sebagai lokasi aksi bukan semata-mata untuk bertemu pejabat pemerintah.

Menurutnya, aksi tersebut juga bertujuan menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang dinilai tengah dihadapi Indonesia.

"Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi. Kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja," katanya.

BEM Unesa Turun

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dan diperkirakan akan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Unair. 

Massa aksi juga akan membawa berbagai tuntutan yang menyoroti isu demokrasi, pemberantasan korupsi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hak-hak sipil.

Hal senada diungkapkan Presiden BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Birbik Arya Fairuzzamani mengungkapkan jika BEM Unesa juga akan mengerahkan massa mahasiswa untuk bergabung dengan BEM Unair sore nanti.

"Iya inshaallah (demo di Grahadi), kami sudah konsolidasi dengan BEM Unair. Terkait tuntutannya juga,"pungkasnya.

16 Tuntutan BEM Unair

Berikut 16 tuntutan BEM Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair yang akan dibawa dalam aksi di Grahadi pada 17 Juni 2026

1. 
   Menuntut penguatan integritas dan independensi KPK.
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM.
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.