– Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, Rosan P Roeslani, secara resmi mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Langkah pengajuan penambahan dana tersebut disampaikan langsung oleh Rosan dalam agenda rapat kerja bersama jajaran Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Rosan memaparkan bahwa tambahan anggaran ini sangat diperlukan guna merealisasikan target kerja ambisius dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Berdasarkan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dibebani target untuk mencapai realisasi investasi PMA-PMDN sebesar Rp2.322 triliun, atau melonjak 13,8 persen dibandingkan target tahun 2026 yang berada di angka Rp2.041,3 triliun.
Demi mendukung penuh pencapaian target raksasa tersebut, pihak kementerian semula mengusulkan total kebutuhan anggaran ideal tahun mendatang sebesar Rp2,19 triliun.
Kendati demikian, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang disetujui dan diterima oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi sejauh ini baru dikabulkan sebesar Rp625,14 miar.
Jumlah pagu indikatif tersebut mengalami penurunan drastis sebesar 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026, serta diklaim baru memenuhi sekira 52 persen dari batas kebutuhan minimal kementerian yang seharusnya berada di angka Rp1,2 triliun.
Oleh karena itu, melalui sisa kekurangan dana yang ada, Rosan sangat mengharapkan adanya dukungan serta pertimbangan dari pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI agar usulan tambahan sebesar Rp578,93 miliar dapat dipenuhi demi menggenapi kebutuhan minimal Rp1,2 triliun.
Nantinya, alokasi anggaran yang berhasil terpenuhi tersebut akan didistribusikan ke dalam dua fokus program kerja, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp579,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi senilai Rp624,12 miar.
Rosan menandaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada sejumlah program strategis 2027, meliputi pengembangan sistem OSS (Online Single Submission) berbasis AI, Big Data, dan Blockchain guna mendongkrak akurasi serta transparansi sistem.
Di samping itu, anggaran prioritas tersebut juga bakal dimanfaatkan untuk memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten-Kota langsung ke dalam sistem OSS nasional demi memperkuat ekosistem investasi dan mendukung pemerataan lapangan kerja.
