TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gerakan parlemen jalanan oleh ratusan kader Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Semarang berlangsung, Rabu (17/06/2026). 

Tidak sekadar berorasi, para mahasiswa ini mengemas aksi bertajuk "Negara Sekarat Penguasa Khianat" tersebut melalui rangkaian aksi simbolik mulai dari teatrikal, pembacaan puisi, hingga doa bersama di depan Balai Kota dan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Arus pergerakan massa yang mengenakan almamater kuning kebanggaan PMII ini memulai rute panjang sejak Rabu (17/6/2026) siang dari Kantor Pos Kota Lama.

Jalur protokol Jalan Pemuda sempat lumpuh saat massa menghentikan barisan tepat di depan gerbang Balai Kota Semarang.

Baca juga: Harga Pertamax di Indonesia Paling Murah, Mahasiswa Unissula Semarang: Jangan Bodohi Kami

• Harga Asli Pertalite Lebih Mahal Dibandingkan Pertamax, Selisihnya Capai Rp1.790 per Liter

Di titik tersebut, mahasiswa menggelar orasi kilat sekira 10 sampai 15 menit yang dipadukan dengan teater jalanan (street theater) sebagai simbolisasi atas matinya keadilan ekologis dan langgengnya kemiskinan struktural di Jawa Tengah.

Mereka juga melakukan aksi simbolik sebagai bentuk perlawanan dan kekecewaan dengan menyalakan klakson secara serentak.

Selepas memberikan tekanan simbolis di pusat pemerintahan kota, gelombang massa melakukan long march menuju titik pusat pergerakan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.

Di bawah kawalan ketat barikade kawat berduri aparat keamanan, kekuatan lintas Komisariat (Komsat) se-Semarang Raya di antaranya UIN Walisongo, Unnes, Unwahas, Unisvet, UPGRIS, Undip, Unimus, Unissula, Untag, USM, hingga STIK Kendal melebur menjadi satu barisan tak berjarak.

Suasana di depan Kantor Gubernuran menghangat saat orasi-orasi politik yang tajam diselingi oleh pembacaan puisi perlawanan yang menggaungkan jeritan hati rakyat kecil akibat penindasan regulasi.

Kehadiran elemen seni kebudayaan dan estetika perlawanan ini sengaja dihadirkan sebagai instrumen kritik substansial agar pesan perjuangan mahasiswa tidak luntur oleh anarki.

Ketua Cabang PC PMII Kota Semarang, M Afiq Nur Cahaya menyatakan, pihaknya juga mengelilingi Tugu Muda sebanyak tiga kali sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan.

Tugu Muda dipilih karena merupakan simbol perlawanan dan perjuangan masyarakat Kota Semarang dalam Peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Adapun dalam orasi di titik pusat pergerakan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, dari atas mobil komando Afiq menyebut bahwa kombinasi orasi ilmiah, teater, dan sastra jalanan merupakan cerminan intelektualitas gerakan PMII yang tetap mengakar pada kebudayaan masyarakat.

"Kami tidak hanya datang membawa amarah kemarahan kosong."

"Lewat puisi dan teatrikal ini, kami visualisasikan bagaimana APBN salah urus, bagaimana hak atas tanah rakyat dirampas oleh oligarki, dan bagaimana draf revisi UU Polri serta UU TNI mengancam supremasi sipil," katanya.

"Anggaran dihamburkan untuk program populistik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP yang tidak efisien, sementara alokasi pendidikan dikorbankan."

"Jika penguasa berkhianat, maka jalanan adalah satu-satunya ruang pengadilan rakyat!" tegas Afiq dalam pidatonya.

Baca juga: Duka Sayidah di Jepara 4 Bulan Kesulitan Air Bersih, Sebulan Habiskan Rp300 Ribu Beli Galon

• Fakta Pilu Bayi Dilakban dan Dibuang dalam Tas Belanja di Bali, Pelakunya Ibu Kandung

Secara tegas, PMII Kota Semarang mengunci gerbang pemerintahan dengan mengajukan delapan substansi tuntutan reformasi sistemik sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Fiskal Negara: Menuntut perbaikan postur APBN yang tidak berpihak pada rakyat, menurunkan harga BBM domestik, dan memulihkan stabilitas ekonomi nasional.

2. Tolak Militerisme di Ruang Sipil: Mendesak revisi total terhadap draf UU POLRI dan UU TNI demi menjaga marwah demokrasi sipil.

3. Sahkan RUU Perampasan Aset: Menuntut penghentian praktik KKN di segala lini pemerintahan dan segera mengesahkan regulasi penyitaan aset koruptor.

4. Evaluasi Anggaran Program Populis: Menghentikan pemborosan dana pada proyek MBG dan KDKMP, lalu mengembalikan alokasi tersebut untuk menunjang sektor pendidikan.

5. Bersihkan Kabinet Pemerintahan: Mendesak pencopotan pejabat dan menteri inkompeten serta mengembalikan akuntabilitas kepemimpinan nasional.

6. Keadilan Ekologis Regional: Menuntut pertanggungjawaban konkret Pemerintah Pusat dan Daerah atas kerusakan ekologi pesisir di Jawa Tengah.

7. Reforma Agraria Sejati: Mengembalikan hak kepemilikan tanah milik rakyat dari penguasaan sepihak korporasi raksasa.

8. Hentikan Kriminalisasi Aktivis: Mengusut tuntas aksi represif aparat penegak hukum dan menjamin keselamatan para pejuang kemanusiaan.

(*)