Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Cirebon ternyata masih cukup tinggi.
Berdasarkan data yang ditarik dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 3.486 anak masuk dalam kategori anak tidak sekolah di wilayah Kota Cirebon.
Temuan tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cirebon, Sutikno, saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (17/6/2026).
"Untuk anak tidak sekolah Kota Cirebon, data per 31 Desember 2025 yang ditarik dari Dapodik itu 3.486," ujar Sutikno.
Meski demikian, Sutikno menegaskan, angka tersebut masih berupa data awal yang perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.
Baca juga: Pupun Kapten Perpanjang Kontrak sebagai Brand Ambassador Schecter Guitar Indonesia
Pasalnya, Disdik Kota Cirebon ingin memastikan apakah seluruh data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Nah, sekarang lagi pemutakhiran data. Data ini dari Dapodik kita tarik, dilakukan pemutakhiran oleh teman-teman. Saya butuh riilnya, betul enggak dari 3.486 itu yang ada di lapangan di kita," ucapnya.
Dari total 3.486 ATS tersebut, sebanyak 1.699 anak berasal dari jenjang pendidikan dasar, yakni SD dan SMP.
Sementara sisanya berasal dari jenjang pendidikan menengah dan kelompok usia lainnya yang masih dalam proses pemetaan.
Menurut Sutikno, saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan secara pasti profil anak-anak yang masuk dalam data tersebut.
Sebab, Disdik masih melakukan pemilahan berdasarkan jenjang pendidikan, usia, hingga keberadaan mereka saat ini.
"Kita baru pilah terkait dengan jenjangnya dan usianya juga sekarang harus kita lihat. Apakah sekarang kondisi dari 3.486 itu memang orangnya ada atau tidak, kemudian usianya sekarang menginjak berapa," jelas dia.
Berdasarkan rekapitulasi ATS tahun 2026 yang bersumber dari data per 31 Desember 2025, Kecamatan Harjamukti menjadi wilayah dengan jumlah ATS terbanyak, yakni mencapai 1.479 anak.
Disusul Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 701 anak, Kesambi 554 anak, Kejaksan 422 anak dan Pekalipan 330 anak.
Baca juga: Persib Bandung Siapkan Konsep Kreatif untuk Pengenalan Pemain Baru, Siapa Calon Pemain Baru Persib?
Sementara untuk jenjang pendidikan dasar SD-SMP, jumlah ATS terbanyak juga berada di Kecamatan Harjamukti dengan 495 anak.
Meski pemetaan masih berlangsung, Sutikno mengakui, secara kasat mata terdapat sejumlah wilayah yang selama ini dinilai lebih rentan terhadap persoalan anak tidak sekolah.
"Wilayah selatan sama wilayah pesisir," katanya, saat ditanya daerah yang dianggap rawan ATS.
Ia menilai, persoalan anak tidak sekolah tidak bisa disederhanakan hanya pada faktor akses pendidikan.
Sebab, hampir seluruh kelurahan di Kota Cirebon telah memiliki fasilitas pendidikan formal maupun nonformal.
"Bukan masalah itu. Masalahnya banyak. Kalau sekolah memang di sana sudah ada, semua kelurahan ada sekolah," ujarnya.
Karena itu, Disdik Kota Cirebon kini fokus melakukan verifikasi dan validasi data berbasis by name by address (BNBA) sebelum mengambil langkah kebijakan yang lebih spesifik.
"Saya belum meyakini data 3.486 itu. Apakah itu berbasis by name by address. Kita akan telusuri, verifikasi, validasi. Dengan verifikasi dan validasi itu memberikan keyakinan untuk mengambil suatu kebijakan sehingga sasaran yang tepat dan intervensi kebijakannya juga tepat," ucap Sutikno.
Proses validasi tersebut melibatkan koordinator wilayah pendidikan, pihak kecamatan, hingga administrator di tingkat kelurahan.
Disdik menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
Apabila nantinya ditemukan anak-anak yang masih berada pada usia sekolah, pemerintah akan mendorong mereka kembali mendapatkan layanan pendidikan formal.
Sedangkan bagi mereka yang telah melewati usia sekolah, Disdik akan mengarahkan ke jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Ketika yang ATS itu masih usia pada jenjang pendidikan, kita akan dorong untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ketika usianya melebihi usia jenjang pendidikan, kita arahkan ke PKBM," jelas dia.
Saat ini, Kota Cirebon memiliki sekitar 23 PKBM yang siap menampung warga untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, maupun Paket C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel.
"Pembelajarannya dan jam pembelajarannya nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas masyarakat yang ATS ini. Mungkin dia bekerja, mungkin sorenya kita lakukan kegiatan seperti itu," katanya.
