TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa masih terus dimatangkan pemerintah pusat.
Proyek strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang penanganan banjir rob itu kini memasuki tahap penyusunan regulasi, pemetaan wilayah, hingga penghitungan kebutuhan biaya.
Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Dandy Satria Iswara, menjelaskan perkembangan proyek Giant Sea Wall yang akan membentang di sepanjang pesisir utara Jawa.
Menurut Dandy, hingga saat ini Badan Otorita Pantai Jawa masih bekerja menyiapkan berbagai aspek teknis dan regulasi sebelum proyek dapat direalisasikan.
"Kalau Giant Sea Wall memang sampai saat ini Badan Otorita Pantai Jawa masih bekerja, masih menyiapkan aturan-aturannya dan memetakan daerah mana yang akan menjadi prioritas. Pada intinya, program ini tetap berlanjut sambil mencari solusi yang paling tepat karena ada berbagai kepentingan yang harus diselaraskan, baik nelayan maupun pemerintah daerah," kata Dandy kepada TribunJateng.com, Rabu (17/06/2026).
Dia menjelaskan, proyek tersebut saat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dandy menegaskan pembangunan Giant Sea Wall menjadi satu di antara harapan masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman banjir rob.
Menurutnya, selain berfungsi melindungi kawasan pesisir dari genangan air laut, proyek tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
"Ini adalah harapan masyarakat pesisir. Banjir rob terus mengganggu setiap tahun. Pembangunan ini bukan hanya untuk mengatasi rob, tetapi juga memberikan peluang baru bagi nelayan, pelaku usaha, dan memberikan kenyamanan bagi pemerintah daerah di wilayah Pantai Utara Jawa," jelasnya.
Terkait jadwal pelaksanaan, Dandy mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan secara intensif karena proyek tersebut memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan empat provinsi. Wilayah yang masuk dalam rencana pembangunan meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Masih menunggu karena panjang wilayah yang akan ditangani sangat besar. Ini menyangkut kepentingan empat provinsi sehingga terus dibicarakan antara Badan Otorita, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kebutuhan anggaran, pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti karena masih dilakukan kajian mendalam. D
andy mengungkapkan satu di antara tantangan dalam perencanaan adalah keberadaan berbagai infrastruktur bawah laut, termasuk kabel internet yang melintas di kawasan pesisir.
Menurutnya, keberadaan kabel-kabel tersebut memerlukan perhitungan khusus agar pembangunan tanggul tidak menimbulkan biaya tambahan yang lebih besar akibat relokasi jaringan.
"Kalau dibangun secara tertutup mungkin lebih efisien. Tetapi ada kabel internet yang melintas dan kalau harus dipindahkan tentu biayanya menjadi lebih mahal. Karena itu masih dihitung apakah nanti menggunakan kanal atau metode lain," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Batang, M Faiz Kurniawan menilai di Kabupaten Batang, keberadaan Giant Sea Wall akan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan rob yang kerap terjadi di kawasan pesisir.
Ia mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh rencana tersebut dan berharap segera terealisasi.
"Pastinya ada solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang tentu saja Giant Sea Wall. Untuk itu kami sangat bergantung pada pemerintah pusat karena saat ini masih dalam proses," kata Bupati Batang.
Dengan masih berlangsungnya tahap perencanaan dan koordinasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah, masyarakat pesisir Pantura, termasuk Kabupaten Batang, kini menaruh harapan besar agar proyek Giant Sea Wall dapat segera diwujudkan sebagai solusi permanen menghadapi ancaman banjir rob yang terus berulang setiap tahun. (Tito Isna Utama)
