Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghitung kebutuhan anggaran untuk membiayai calon murid baru yang tidak lolos ke Sekolah Maung dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. 

Bantuan tersebut disiapkan agar calon murid baru tidak putus sekolah akibat gagal memperoleh kursi di sekolah negeri.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Pemprov Jabar saat ini sedang menyimulasikan kebutuhan anggaran untuk program kerja sama dengan sekolah swasta yang diproyeksikan dapat menampung sekitar 78 ribu calon murid baru.

Baca juga: Cek Ketentuan Pilih Sekolah SPMB Kota Bandung 2026 Tahap 2, Jalur Domisili dan Mutasi

"Ini sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gubernur sudah memberikan sinyal di kisaran 70 ribu calon murid baru. Persisnya berapa tentu harus kami hitung dengan cermat," ujar Herman, Rabu (17/6/2026).

Herman mengatakan pembiayaan program tersebut akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD murni tahun berikutnya.

"Kami akan dorong di APBD Perubahan dan APBD murni. Karena tahun ajaran 2026-2027 itu sebagian berjalan di tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya," katanya.

Meski demikian, Pemprov Jabar belum memutuskan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk subsidi sebagian biaya pendidikan atau pembebasan biaya secara penuh.

"Nanti kami lihat teknisnya. Ini domainnya Dinas Pendidikan dan masih terus disimulasikan sesuai arahan Pak Gubernur," ujar Herman.

Menurut Herman, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah setelah hasil PCMB diumumkan.

Herman meminta masyarakat tidak panik, pemerintah masih menyiapkan sejumlah skema agar calon murid yang belum terpetakan tetap dapat melanjutkan pendidikan.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada masyarakat jangan panik. Yang belum terpetakan jangan kecil hati karena masih ada peluang," katanya. 

Herman menjelaskan, selain menyiapkan program kerja sama dengan sekolah swasta, Pemprov Jabar juga tengah mengkaji pemanfaatan SMA Terbuka serta optimalisasi sekolah penyangga sebagai alternatif daya tampung.

Baca juga: Sebut SPMB Jabar 2026 Paling Kacau, BMPS Ungkap Banyak Orang Tua Murid Ragu dan Bimbang

Namun, kata dia, skema tersebut masih didalami dan dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kami sedang mengikhtiarkan berbagai solusi. Ada kerja sama dengan sekolah swasta, ada sekolah terbuka, dan ada optimalisasi sekolah penyangga. Detailnya masih kami konsultasikan dengan kementerian," katanya.

Menurut Herman, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan, terutama bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta secara mandiri.

Herma menyebut, sebagian besar lulusan SMP dan MTs sebenarnya sudah memilih jalur pendidikan masing-masing, termasuk yang langsung mendaftar ke sekolah swasta.

"Bagi yang mampu tentu tidak ada persoalan karena bisa langsung memilih sekolah swasta. Yang kami pikirkan adalah mereka yang belum terpetakan dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah," ujarnya.