PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp38 miliar dalam kurun satu tahun terakhir. Penghematan tersebut menjadi bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak Gubernur Babel Hidayat Arsani mulai memimpin pada April 2025.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemprov Babel, Yunan Helmi, mengatakan efisiensi anggaran dilakukan secara bertahap sejak awal masa kepemimpinan Hidayat hingga 31 Mei 2026.

“Selama setahun kepemimpinan Pak Gubernur Hidayat Arsani, dari April 2025 sampai Mei 2026, efisiensi perjalanan dinas yang telah dilakukan mencapai Rp38 miliar,” kata Yunan, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp18 miliar pada periode Maret hingga Desember 2025. Selanjutnya, pada Januari hingga Mei 2026 kembali dilakukan penghematan sebesar Rp20 miliar.

Menurut Yunan, langkah itu merupakan upaya pemerintah daerah menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Karena itu, pelaksanaan perjalanan dinas ke depan akan diperketat.

Seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari staf hingga pejabat eselon II, diwajibkan memperoleh izin kepala daerah sebelum melakukan perjalanan dinas.

“Ini dalam upaya efisiensi perjalanan dinas, mulai dari pegawai staf sampai eselon II itu harus mendapat izin dari kepala daerah,” ujarnya.

Yunan menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar perjalanan dinas benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi daerah, terutama di tengah kondisi keuangan yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Perketat DL

Sebelumnya, Gubernur Hidayat Arsani mengungkapkan temuannya terkait pelaksanaan dinas luar (DL) yang dinilai berlebihan. Ia mengaku menemukan satu agenda perjalanan dinas yang diikuti hingga 10 ASN. Menurut Hidayat, praktik tersebut tidak mencerminkan efisiensi dan berpotensi menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Karena itu, ia memutuskan membatasi jumlah ASN yang mengikuti perjalanan dinas.

“Dinas luar kita perketat, ini kadangkadang ke Bangka Tengah bisa 10 orang, jadi kita efisiensilah. Sesuai instruksi Pak Presiden, bahwa pemerintahan sekarang sedang tidak lagi baik-baik. Kita iritiritlah,” kata Hidayat usai memimpin apel ASN di Kantor Gubernur Babel, Rabu (17/6).

Ia menilai, kondisi tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan di tingkat organisasi perangkat daerah. Sejumlah kepala dinas dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin perjalanan dinas.

“Kepala dinasnya bobol, sekarang dievaluasi. Mudah-mudahan mereka sadar,” katanya.

Hidayat menegaskan, perjalanan dinas tetap diperbolehkan sepanjang memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Namun, ia menilai banyak pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus mengirim banyak pegawai.

“Keluar kota tidak perlu lima orang. Kalau ada barang kirim ekspedisi saja, sehingga ekspedisi punya penghasilan. DL itu sah-sah saja, asal tepat sasaran,” ujarnya.

Selain menyoroti perjalanan dinas, Hidayat juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mengaku masih menemukan pegawai yang berada di pusat perbelanjaan pada jam kerja.

Menurut dia, waktu istirahat telah diatur secara jelas sehingga pegawai seharusnya kembali bekerja setelah jam istirahat berakhir.

“Boleh makan istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Kalau pukul dua ke mal, gimana kita, yang lain bekerja? Jadi sadarlah. 

Negeri ini lagi tidak sehat, kita sadarlah,” katanya.

Gubernur memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi ASN maupun PPPK yang terbukti melanggar disiplin kerja. Salah satu bentuk sanksi yang disiapkan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

“Ini kita ingatkan. Kalau memang terjadi ada temuan kita potong TPPnya. Supaya ada efek jeranya, itu uang rakyat harus diselamatkan,” tegasnya.

Penekanan Disiplin

Saat memimpin upacara bulanan ASN, Hidayat juga menekankan bahwa kedisiplinan pegawai merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat.

Ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan selama masa kepemimpinannya.

Namun, evaluasi dan pembenahan terus dilakukan, termasuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang sebelumnya kosong.

“Saat ini sekitar 90 persen jabatan eselon II sudah terisi pejabat definitif agar dapat memperkuat organisasi dan mendukung jalannya pemerintahan secara optimal,” ujarnya.

Hidayat optimistis, dengan efisiensi anggaran, disiplin pegawai yang lebih baik, serta komitmen pelayanan yang kuat, Pemprov Babel dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat. (Riu)