Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil langkah sendiri terkait kasus Negreira dan berupaya keras agar Barcelona dijatuhi hukuman.

Namun, pihak Katalan tetap bersikeras bahwa tidak ada ‘kejahatan’ yang dilakukan dan pembayaran kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit (CTA) tersebut hanya untuk laporan rutin mengenai kinerja wasit, bukan untuk menyuap pejabat pertandingan.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, bahkan dikabarkan telah bertemu langsung dengan Presiden UEFA baru-baru ini untuk membahas kasus tersebut dan menyerahkan bukti-bukti yang disebut-sebut mendukung adanya ‘kejahatan’.

Kendati demikian, UEFA tetap bungkam meskipun Los Blancos terus menekan dengan berbagai intervensi.

Real Madrid terus mendesak UEFA agar mengambil tindakan disipliner terhadap Barcelona dan mempertimbangkan untuk melarang klub tersebut berpartisipasi dalam kompetisi Eropa berdasarkan bukti terbaru yang mereka ajukan.

Menurut laporan dari Mundo Deportivo, terdapat alasan mengapa badan sepak bola Eropa itu belum mengambil keputusan dengan cepat.

UEFA awalnya membuka penyelidikan pendahuluan terhadap kasus ini pada tahun 2023, namun tidak menindaklanjutinya karena memilih menunggu hasil keputusan pengadilan pidana di Spanyol sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Hanya setelah pengadilan Spanyol mengeluarkan keputusan final, UEFA akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Namun bagi Real Madrid, penundaan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Mereka berpendapat bahwa UEFA tidak memiliki batas waktu atau ‘kadaluarsa’ untuk menjatuhkan hukuman terhadap tim yang terlibat dalam kasus korupsi atau suap.

Hal itu menunjukkan bahwa mereka memandang dugaan pelanggaran ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran paling serius yang mungkin terjadi.

Untuk saat ini, Barcelona belum menghadapi sanksi apa pun dari UEFA.

UEFA masih menunggu keputusan pengadilan di Spanyol untuk menentukan apakah tindakan lebih lanjut terhadap Barcelona perlu diambil. Namun, situasi hukum di Spanyol berbeda dengan di tingkat Eropa.

Tidak seperti UEFA yang tidak menetapkan ‘batas waktu’ pada kasus korupsi, peraturan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) memiliki batas waktu yang lebih pendek dan jelas. Bahkan untuk pelanggaran serius sekalipun, masa kadaluarsa berlaku selama tiga tahun.

Mengingat pembayaran terakhir yang diduga terjadi pada tahun 2018 dan baru terungkap pada 2023, masa kadaluarsa tersebut sudah berakhir ketika kasus ini menjadi publik. Dengan demikian, otoritas sepak bola di Spanyol tidak dapat menjatuhkan sanksi olahraga apa pun terhadap Barcelona, termasuk larangan mengikuti kompetisi atau pengurangan poin.

Masih harus dilihat apakah UEFA akhirnya akan mengambil langkah konkret terkait kasus ini atau tetap menunggu proses hukum di Spanyol diselesaikan.