TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko berdebat dengan mahasiswa dalam acara diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid 2?” di Kafe, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2027) malam.

Mahasiswa bernama Nathaniel yang menghadiri diskusi menilai Budiman mantan aktivis 1998 sudah "menjual dirinya" sehingga tak lagi berpihak kepada rakyat. 

“Hari ini yang saya tegaskan, Budiman itu bukan aktivis 98, bukan pejuang reformasi, melainkan pelacur reformasi! Karena dia bukan berbicara mengenai nilai, bukan berbicara mengenai kepentingan rakyat, tapi ia berbicara mengenai kepentingan pribadi,” kata Nathaniel.

Hal ini sempat memicu keributan.

Audiens terbagi dua, satu sisi setuju dengan Nathaniel, sisi lainnya menolak keras.

Lantas Budiman kembali bertanya dasar apa yang membuat Nathaniel menyebutnya sebagai pelacur reformasi.

“Apa ukurannya pelacur?” tanya Budiman.

“Jual diri,” jawab Nathaniel.

“Apa yang saya jual?“ tanya dia lagi. 

“Keberpihakan pada rakyat,” jawab Nathaniel.

“Keberpihakan pada rakyat? Oke. Pada peristiwa apa saya misalnya saya tidak berpihak pada rakyat?” tanya Budiman lagi dari atas panggung pendek.

“Ada banyak, termasuk soal kemiskinan,” tegas Nathaniel. 

Budiman pun menjelaskan tentang jabatannya saat ini yang akrab dengan kebijakan penuntasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut dia, kemiskinan bukan sekadar tentang materiil.

Tapi lebih dari itu, juga tentang akses terhadap fasilitas yang layak, dan aset. 

“Dulu, kemiskinan dianggap orang sekadar kurang uang. Kami merumuskan di BPTaskin, kemiskinan bukan sekadar kurang uang, kemiskinan juga adalah kurang akses dan kurang aset. Kalau sekadar kemiskinan kurang uang, penyelesaiannya pasti tidak struktural, tapi hanya karitatif,” jelas dia.

Maka dari itu, untuk menjawab tantangan kurang akses, BP Taskin bersama kementerian terkait merumuskan kebijakan baru. 

Seperti Sekolah Rakyat untuk menambah akses pendidikan bagi golongan bawah, termasuk pemulung.

Akses terhadap gizi juga dijawab dengan dibentuknya program makan bergizi gratis (MBG).

"Kemudian, terkait kurangnya aset, ada Koperasi Perdesaan Merah Putih “Bicara tentang aset yang namanya sisa hasil usaha, dividen untuk orang biasa anggota Koperasi Perdesaan Merah Putih,” jelas dia.

Menurut Budiman, kebijakan yang belakangan dikritik ini justru sudah berpihak kepada rakyat.

“Kira-kira apakah itu tidak berpihak pada rakyat? Menurut saya, menurut pandangan saya ini adalah cara berpihak rakyat paling struktural yang pernah kita kenal sejak era reformasi,” tegas dia.

Dalam diskusi ini, beberapa mahasiswa menyampaikan kritik mereka terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. 

Budiman akan menyampaikan masukan-masukan itu kepada Prabowo dan kementerian terkait untuk dipertimbangkan ke depannya.

Seperti masukan tentang memprioritaskan penerimaan MBG ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), menambahkan pemasukan dengan, penegakan hukum yang tegas dan tak berpihak kepada kepentingan tertentu, mendorong retribusi lahan eks HGU dan tanah telantar untuk petani dan nelayan desa.

Menurut Budiman, Prabowo memang sudah memerintahkan para menteri untuk berdialog langsung dengan masyarakat agar aspirasinya dapat ditampung.

“Kami memang diminta menteri-menteri untuk menjelaskan dan menerima masukan, dan harus siap dicerca, harus siap dicaci maki, harus siap dihujat, harus siap dikritik, tidak apa-apa. Asal jangan dibubarkan,” kata dia.

Termasuk tentang tata kelola program MBG yang saat ini menjadi sorotan.

Budiman mengaku akan mendiskusikan hal ini lagi dengan Kepala BGN, Nanik S.

Deyang, agar dapat membenahi program ini lagi.

“Kan tadi kritiknya juga pada tata kelolanya yang dikorupsi sebagian begitu ya. Saya kira itu masukan-masukan yang juga sudah dimulai juga nanti juga mungkin pada koperasinya, sekolah rakyatnya akan kita perbaiki terus-menerus,” jelas dia.

Terkait Sekolah Rakyat, Budiman bilang juga akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar melibatkan mahasiswa di sekolah sebagai pengajar.

Mahasiswa nantinya akan berperan untuk mengajarkan hal-hal kritis termasuk gerakan mahasiswa.

“Saya ingin mengajak teman-teman di forum ini, suatu saat saya akan berbicara pada Menteri Sosial agar teman-teman bisa menjadi pengajar di Sekolah Rakyat. Memberikan kelas tentang kebangsaan dari perspektif gerakan sipil mahasiswa. Saya juga akan pikirkan agar gerakan 'Cipayung Plus' ini berdampak sosial bagi rakyat,” kata dia.

Dia meminta waktu kepada audiens dan masyarakat secara umum untuk pemerintah bisa berbenah ke depannya.

Sumber: Kompas.com