TRIBUN-MEDAN.com - Mahasiswa mengancam akan melakukan demonstrasi berjilid-jilid jika tuntutan tidak dipenuhi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua BEM Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludi.
"Hasil pertemuan jujur saja kurang memuaskan bagi kami. Mas Wapres memang menerima kami dengan baik dan mencatat poin-poin kritikan kami untuk disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang kami butuhkan saat ini adalah kepastian tindakan, bukan sekadar catatan," ujar Abdi.
Terkait tenggat waktu spesifik 5x24 jam, Abdi memaparkan bahwa jangka waktu tersebut dinilai cukup bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi internal dan menunjukkan progres kerja yang nyata kepada publik.
"Ultimatum ini adalah bentuk kemarahan dan keresahan dari rakyat. Kami menilai kementerian-kementerian saat ini banyak yang programnya mangkrak, seolah-olah sedang tidur di kasurnya. Contohnya Kementerian HAM, kami melihat belum ada kerja yang konkret dirasakan masyarakat," jelas Abdi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu sejumlah mahasiswa yang berunjukrasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Wapres menerima pendemo di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan.
6 Poin Tuntutan
1 Stop sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Stop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5. Berikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak
Sementara demo di Medan, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201/Medan menanggapi aksi demo mahasiswa GMNI Kota Medan di depan Markas Kodim, Jalan Pengadilan Medan, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para mahasiswa sempat membakar ban bekas serta membentangkan spanduk berisi tuntutan untuk menggulingkan rezim Prabowo-Gibran.
.
Teriakan mahasiswa, menyoroti militer masuk dalam urusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penempatan TNI aktif di jabatan sipil hingga meminta TNI kembali ke barak, fokus mengurus pertahanan negara.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan jajaran batalyon baru di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.
Penambahan struktur pasukan baru tersebut dinilai tidak memiliki urgensi strategis yang jelas serta berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan," ucap Damses merincikan draf tuntutan.
"Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran," pungkas Ketua DPC GMNI Kota Medan tersebut.
(cr25/tribun-medan.com/tribunnews.com)
Baca juga: Tanggapan Raffi Ahmad Namanya Dikaitkan Kasus Korupsi Pejabat Bea Cukai
