TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan Washington masih memiliki opsi untuk melanjutkan serangan militer terhadap Iran apabila kesepakatan damai yang baru disepakati tidak dipatuhi oleh Teheran.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) di Prancis, saat perhatian dunia internasional tertuju pada kesepakatan sementara antara AS dan Iran yang bertujuan meredakan konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Trump mengatakan bahwa meski proses diplomasi tengah berjalan, Amerika Serikat tetap siap mengambil langkah tegas jika Iran dianggap melanggar komitmen dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati kedua negara.
“Jika mereka tidak bersikap baik, kami akan kembali menembaki mereka,” ujar Trump dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di sela agenda G7, sebagaimana dilansir Reuters.
Pernyataan keras tersebut memperlihatkan bahwa ancaman militer masih menjadi bagian dari strategi Washington dalam mengawal implementasi kesepakatan damai dengan Iran.
Trump menilai sikap keras Amerika Serikat terhadap Iran tidak muncul tanpa alasan.
Ia menyebut Iran telah “berperilaku buruk selama 47 tahun”, merujuk pada hubungan panjang yang penuh ketegangan sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979.
Pada masa itu, pemerintahan Shah Iran yang sebelumnya memiliki hubungan erat dengan Washington digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam Iran. Perubahan politik tersebut menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.
Baca juga: Kesepakatan Damai AS-Iran Diuji, Perang di Lapangan Berlanjut, Lebanon Diguncang Serangan Israel
Sejak saat itu, hubungan Amerika Serikat dan Iran terus diwarnai berbagai konflik kepentingan, mulai dari isu program nuklir Iran, persaingan pengaruh di Timur Tengah, hingga kebijakan sanksi ekonomi yang berkepanjangan.
Dalam sejumlah kebijakan luar negerinya, Washington kerap memandang Iran sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.
Sebaliknya, Teheran menilai tekanan politik dan militer dari Washington sebagai bentuk intervensi yang memperburuk stabilitas regional.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Trump tetap mempertahankan pendekatan tekanan militer di tengah berlangsungnya proses diplomasi damai.
Di tengah tensi politik yang masih tinggi, Amerika Serikat dan Iran diketahui telah menandatangani nota kesepahaman damai secara digital.
Trump mengatakan dirinya menandatangani dokumen tersebut saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles usai KTT G7.
“Baru saja menandatanganinya,” kata Trump kepada wartawan saat meninggalkan lokasi acara.
Pemerintah Iran juga mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan telah ditandatangani secara elektronik oleh kedua pihak sebagai bagian dari upaya menghentikan konflik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut penandatanganan digital dipilih karena dianggap lebih efektif dibandingkan upacara formal.
Menurut Baqaei, ketika kesepakatan telah ditandatangani langsung oleh pemimpin tertinggi kedua negara, maka konsekuensi politik atas pelanggaran perjanjian akan menjadi jauh lebih besar.
Sebelumnya, penandatanganan resmi MoU sempat direncanakan berlangsung di Swiss dengan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi kedua negara, termasuk Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance.
Namun agenda tersebut berubah setelah Washington dan Teheran sepakat menggunakan mekanisme penandatanganan digital.
Pemerintah Swiss sebelumnya menyatakan pertemuan formal akan digelar di sebuah hotel kawasan pegunungan dekat Danau Lucerne. Akan tetapi, agenda tersebut kini tidak lagi menjadi prioritas utama dalam proses diplomasi kedua negara.
Meski demikian, Amerika Serikat dan Iran tetap sepakat memasuki fase negosiasi lanjutan selama 60 hari kedepan guna membahas kesepakatan damai permanen.
Salah satu langkah awal implementasi MoU tersebut adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur perdagangan energi paling strategis di dunia yang selama konflik sempat menjadi pusat ketegangan internasional.
Walaupun kesepakatan sementara telah tercapai, sejumlah pengamat menilai situasi masih sangat rapuh.
Ancaman militer yang kembali disampaikan Trump dinilai dapat mempengaruhi stabilitas diplomasi yang saat ini sedang dibangun.
Kini perhatian dunia internasional tertuju pada proses negosiasi 60 hari mendatang. Banyak pihak berharap kesepakatan ini benar-benar menjadi awal perdamaian permanen, bukan sekadar jeda sementara sebelum konflik kembali memanas di kawasan Timur Tengah.
(Tribunnews.com / Namira)
