TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Pusat Statistik (BPS) DI Yogyakarta, BPS Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, bersama pihak terkait mencanangkan sensus ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Bantul untuk mewujudkan data ekonomi yang berkualitas demi pembangunan yang lebih baik.
Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DIY, Kusriatmi, menuturkan sesuai amanat Undang-Undang, BPS ditugaskan untuk melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali.
SE 2026 ini merupakan SE yang kelima dan dilaksanakan oleh BPS, termasuk BPS Kabupaten Bantul.
Sebelumnya BPS sudah melaksanakan SE pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016.
"Namun demikian, SE 2026 ini bukan hanya sekadar kegiatan statistik rutin yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ini merupakan agenda nasional strategis yang bertujuan memotret wajah perekonomian Indonesia secara utuh termasuk di Kabupaten Bantul," katanya saat Pencanangan SE 2026 Kabupaten Bantul di Pendopo Parasamya Bantul, Kamis (18/6/2026).
Dikatakannya, perubahan ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi, transformasi rantai pasok, perkembangan ekonomi berbasis platform, serta perubahan pola konsumsi dan produksi telah mengubah struktur dan karakteristik kegiatan usaha.
Kondisi ini menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Data yang dihasilkan dari SE 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, perencanaan investasi, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
"Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha dan keluarga di seluruh Indonesia. Informasi yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, profil usaha, pendapatan, pengeluaran, aset usaha, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga pelaku usaha," terangnya.
Dengan cakupan yang lebih luas dan informasi yang lebih lengkap, hasil SE 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih mutakhir, komprehensif, dan relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Hasil dari SE nantinya, para pelaku usaha dikelompokkan ke dalam usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan nilai modal usaha serta hasil penjualan tahunan.
Baca juga: Kasus Penipuan Jual Beli Hewan Ternak di Bantul, Polisi Ringkus Buruh Tani Asal Magelang
Pengelompokan ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas dan karakteristik masing-masing usaha secara lebih jelas.
Setiap kelompok usaha memiliki peran dan tantangan yang berbeda.
Usaha mikro dan kecil selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, sementara usaha menengah dan besar berkontribusi dalam penguatan investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
"Melalui klasifikasi ini, nantinya pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan setiap kelompok usaha sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran," ujar dia.
Kepala BPS Kabupaten Bantul, Agung Wibowo, menyebut SE 2026 ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS.
Kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan dan yang terbesar maupun terlengkap dalam pengumpulan data-data ekonomi.
"Khusus tahun 2026 ini, SE selain menyasar pada pelaku usaha maupun perusahaan, juga kami melakukan pendataan kepada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Bantul ini. Kegiatan ini tentunya memerlukan dukungan dan bantuan dari bapak ibu," jelas dia.
Maka dari itu, pencanangan SE 2026 ini diharapkan dapat berjalan lancar untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan lapangan SE.
Kegiatan lapangan SE sendiri berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door to door atau dari rumah ke rumah, baik kepada keluarga maupun kepada seluruh pelaku usaha.
"Kami berharap, petugas kami dapat diterima dan diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Bersama SE 2026, mencatat ekonomi Indonesia, membangun masa depan bangsa," terangnya.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut, pencanangan SE dilaksanakan oleh BPS.
SE ini adalah hajat besar dan strategis, sebab seluruh keluarga di Indonesia didatangi petugas untuk mendata kondisi perekonomian bangsa.
"Tentu, ini suatu kegiatan yang luar biasa, menyerap energi besar, dan sangat mahal. Tetapi, ini sangat strategis dan dibutuhkan oleh bangsa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh BPS DIY, bahwa hasil dari SE ini akan menjadi dasar, bukti, untuk merumuskan berbagai macam kebijakan pemerintah," tutupnya.(*)
