TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Rapim tersebut menghadirkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh Edy Mahmud, yang memaparkan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Ridwan Djafar mengapresiasi langkah BPS dalam memotret kondisi dan peta perekonomian daerah.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 di Sulbar Fondasi Pemerintah Membuat Kebijakan Inklusif Berbasis Data
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Digelar Mei–Agustus, BPS Mamuju Tengah Gandeng 3 Desa Pilot Project
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan data makro hasil sensus sebagai rujukan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Menurut Ridwan, data statistik perekonomian bukan sekadar angka, tetapi menjadi instrumen penting yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi daerah.
Data tersebut juga menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi kinerja pemerintah.
Ridwan mengatakan validitas data BPS akan mendukung implementasi program Panca Daya yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Menurutnya, program pembangunan akan lebih terarah dan presisi, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Karena itu, data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi bersama dalam mengintervensi sektor-sektor strategis yang membutuhkan dukungan dan stimulus pemerintah.
"Misalnya, struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Dengan data SE2026, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lapangan usaha potensial yang belum tergarap secara optimal untuk kemudian didorong pengembangannya ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ridwan memastikan DiskominfoSS Sulbar berada di garda terdepan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pihaknya terus memperkuat sinergi dengan BPS guna meningkatkan literasi statistik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat.
Selain itu, DiskominfoSS juga terus mendorong penguatan statistik sektoral untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah optimistis dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Program tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan iklim investasi, pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara merata. (*)
