TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon mengingatkan bahwa pembangunan kawasan Danau Toba tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut.
Dalam kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Pangururan, Kamis (18/6/2026), mantan Bupati Samosir itu menegaskan bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional yang tidak boleh dilemahkan melalui kebijakan yang mengurangi ruang gerak pemerintah desa.
“Desa menentukan ekonomi kecamatan. Kecamatan menentukan ekonomi kabupaten. Kabupaten menentukan ekonomi provinsi, dan provinsi menentukan ekonomi nasional,” kata Rapidin.
Ia menilai kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan yang dibutuhkan wilayahnya.
Karena itu, menurut Rapidin, anggaran desa seharusnya diperkuat agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi andalan kawasan Danau Toba.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung kondisi pembangunan Danau Toba yang menurutnya harus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapidin mengenang sejumlah terobosan yang pernah dilakukan saat memimpin Kabupaten Samosir, mulai dari pengembangan kawasan waterfront city hingga pembukaan berbagai destinasi wisata baru.
Menurut dia, sejumlah program yang dahulu berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat kini tidak lagi menunjukkan geliat yang sama.
“Yang harus menjadi pertanyaan, apakah pembangunan hari ini benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pertumbuhan wisata terjadi merata atau hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tujuan pembangunan bukan sekadar menghadirkan proyek dan investasi, tetapi menciptakan kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat lokal.
Karena itu Rapidin meminta para kepala desa tidak ragu menyampaikan aspirasi dan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
“Jangan takut menyampaikan yang benar. Desa harus menjadi pusat inovasi pembangunan. Pertanian dan pariwisata harus mampu mengangkat ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam pandangannya, masa depan Danau Toba tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah pusat atau banyaknya proyek yang dibangun, melainkan oleh kemampuan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di kampung halamannya sendiri,” kata Rapidin.
Pesan itu disampaikan di hadapan 128 kepala desa se-Kabupaten Samosir yang mengikuti kegiatan penguatan relawan kebajikan Pancasila.
Bagi Rapidin, menghidupkan Pancasila di desa bukan hanya soal ideologi, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan adil, memberi ruang bagi rakyat, dan menjaga Danau Toba sebagai sumber kehidupan masyarakat Batak dan Indonesia.(Jun-tribun-medan.com).
