Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi
TRIBUNMADURA.COM, LUMAJANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur, Kamis (18/6/2026).
Mereka kompak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green 95, karena dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat dan memicu dampak lanjutan terhadap konsumsi BBM bersubsidi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lumajang juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam penetapan harga BBM.
Selain itu, mereka mendesak evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara DPRD Lumajang menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) PMII Lumajang, Saiful Hadi, menilai, kebijakan pemerintah tersebut akan membuat konsumen Pertamax beralih ke Pertalite, sehingga bisa memicu kelangkaan stok di masyarakat.
"Itu akan berimbas pada BBM subsidi," ujarnya.
Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kata dia, membuat harga barang naik, dan akan mengakibatkan ekonomi masyarakat makin tercekik, ditambah harga Pertamax naik.
"Kenaikan harga dolar itu menjadi ekonomi fiskal kita," ucapnya.
Baca juga: Warga Demo Pemasangan Infrastruktur Listrik PLN Sumenep, Soroti Dugaan Pelanggaran Hak dan Prosedur
Oleh karena itu, massa mendorong pemerintah agar transparan dalam menetapkan harga BBM, agar berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak mengakibatkan gejolak ekonomi.
"Mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berdampak pada beban hidup masyarakat," ujar Saiful.
Di sisi lain, Saiful juga mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), khususnya tata kelola dan penganggaran, supaya tidak jadi sarang koruptor.
"Seharusnya MBG jadi harapan menurunkan stunting, justru merosot jadi lumbung koruptor. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya (mantan) Kepala BGN," imbuhnya.
Melalui aksi kali ini, massa meminta agar DPRD Lumajang meneruskan tuntutan tersebut di DPR RI, agar aspirasi mahasiswa dapat segera ditindaklanjuti.
Baca juga: Warga Ramai-ramai Demo Tuntut Kades Pesanggrahan Bangkalan Lengser, Korlap Aksi: Kami sudah Muak
Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, telah menerima tuntutan massa, sebab unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sah dan dijamin konstitusi.
"Dengan tanggung jawab moral dan politik, kami siap mengawal dan memperjuangkan semua tuntutan di DPR RI, komisi terkait, kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Legilator Fraksi Gerindra itu menilai, langkah ini dilakukan untuk memastikan aspirasi mahasiswa Lumajang segera ditindaklanjuti secara nyata, dan penuh tanggung jawab.
"Pakta integritas ini juga ditandatangani oleh ketua DPRD dan juga jajaran pimpinan DPRD Lumajang," bebernya.
Di kabupaten tetangga, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi demonstrasi di Bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (15/6/2026) siang.
Aksi bertajuk “Indonesia Cemas” tersebut dimulai sekitar pukul 14.45 WIB dan masih berlangsung hingga sore hari dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan empat tuntutan utama, mulai dari desakan penurunan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga revisi sejumlah regulasi seperti UU Polri dan UU TNI.
Baca juga: Banyak yang Beralih ke Pertalite, Stok BBM Subsidi di Mojokerto Menipis, Pertamax Melimpah
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban sebelum akhirnya perwakilan DPRD Jember menemui massa dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk respons atas aspirasi yang disampaikan.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara, dengan menurunkan harga bahan pokok dan BBM.
Tingginya harga kebutuhan pokok dan BBM dinilai sebagai bukti kegagalan kebijakan fiskal pemerintah.
Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan.
Mereka juga minta realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah.
Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk program-program yang dinilai kurang berpihak pada rakyat harus direalokasi untuk subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Tata kelola program prioritas (seperti IKN, program padat karya fiktif, dan lain-lain) harus dievaluasi secara transparan.
Kemudian mahasiswa menyoroti Revisi UU Polri serta minta hentikan kriminalitas dan represifitas aparat kepolisian.
Represifitas merupakan sifat atau tindakan yang condong menekan, mengekang, menahan, atau menindas.
Mahasiswa menilai, banyak pasal dalam UU Polri yang multitafsir dan kerap digunakan untuk membungkam kritik masyarakat.
Aparat kepolisian diminta menghentikan tindakan represif terhadap aksi-aksi demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktivis serta masyarakat sipil.
Selanjutnya, mahasiswa menolak masuknya prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil dan berbagai bentuk praktik militerisme yang mengancam ruang demokrasi.
UU TNI yang ada saat ini dinilai sudah usang dan harus direvisi secara komprehensif.
"Saat ini BBM jenis Pertamax naik, akhirnya beralih ke Pertalite, dan kini Pertalite langka," ujar Korlap Aksi, Alfin Maulana.
Sekitar Pukul 17.07 WIB, mahasiswa menyelesaikan aksinya setelah seluruh anggota dewan yang menemui mereka menandatangani pakta integritas.
