TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan agenda pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Provinsi Sulawesi Barat yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia Sulbar itu menjadi forum untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga: Gubernur Sulbar Soroti PSN MBG dan Kopdes, SDK Dinilai Jalan Sendiri Tanpa Koordinasi Daerah
Amujib menyampaikan percepatan pembangunan Sulawesi Barat membutuhkan kerja kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri.
“Keberhasilan agenda pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan, mengintegrasikan, melaksanakan, dan memonitor program-program strategis secara efektif di lapangan,” kata Amujib.
Ia menjelaskan, Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan.
Di antaranya penanganan stunting, pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan.
Amujib mengatakan berbagai Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat harus terhubung langsung dengan target pembangunan daerah.
Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah layak huni, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, pengendalian inflasi, revitalisasi pendidikan, pengelolaan cadangan pangan, hingga kemudahan investasi dan perizinan.
Menurutnya, Rakerpim Sulbar menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi PSN dengan Pancadaya Sulawesi Barat yang menjadi arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Lima pilar Pancadaya tersebut meliputi penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar.
“PSN, Pancadaya, RPJMD, program kabupaten, instansi vertikal, dan perangkat daerah harus menjadi satu ekosistem pembangunan yang saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Amujib menjelaskan, Rakerpim bertujuan menyatukan arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional di Sulawesi Barat.
Forum tersebut juga diarahkan untuk mengintegrasikan program prioritas guna mempercepat penurunan stunting, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rakerpim Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun 2026 mengangkat tema “Integrasi Strategis Menggerakkan Program Strategis Nasional untuk Akselerasi Target Provinsi: MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan PSN Lainnya untuk Sembuh Stunting, Kemiskinan Berkurang, Ekonomi Melejit.”
Menurut Amujib, tema tersebut mencerminkan komitmen bersama agar setiap program nasional memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“MBG harus menjadi instrumen perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sekaligus menjadi penggerak ekonomi pangan lokal. Sekolah Rakyat harus membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sementara Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Selain integrasi program, Amujib juga menyoroti pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN.
Menurutnya, setiap program harus memiliki target yang terukur, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, integrasi data kemiskinan, hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Di akhir laporannya, Amujib menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, para bupati, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.
Ia berharap Rakerpim Sulawesi Barat tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi titik temu untuk mengawal pembangunan nasional dan daerah agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui sinergi yang kuat, integrasi program yang baik, dan pengawalan yang konsisten, kita optimistis target pembangunan Sulawesi Barat dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan,” pungkas Amujib. (*)
