TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) terus dipersiapkan.

Sebagai bentuk dukungan nyata daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bergerak cepat menuntaskan legalitas lahan agar proyek tersebut bisa segera dimulai.

Saat ini, Pemprov Kaltara telah merampungkan urusan administrasi tanah dan resmi menyerahkan dokumen sertifikat lahan tersebut kepada pihak Kemenaker RI.

Fasilitas pelatihan ini nantinya diproyeksikan menjadi pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di sektor industri modern.

Baca juga: 672 Lowongan Kerja Dibuka pada Bulungan Job Fair 2026, 23 Perusahaan Ambil Bagian

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi, menjelaskan, gerak cepat Pemprov dalam memfasilitasi lahan ini merupakan wujud komitmen daerah untuk mendukung program Pusat demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Asnawi memaparkan, keberadaan BPVP bentukan Kemenaker RI ini sangat dinantikan. Balai tersebut dirancang bukan hanya sebagai tempat latihan kerja biasa, melainkan pusat kompetensi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, termasuk proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang tengah berkembang di Kaltara.

Oleh karena itu, sembari pihak Kemenaker menyiapkan urusan teknis, Pemprov Kaltara juga proaktif membantu menyusun usulan program kejuruan yang relevan dengan potensi industri dan pasar kerja lokal.

Dengan penyerahan aset tanah tersebut, dipastikan tidak ada lagi kendala birokrasi terkait lahan di tingkat daerah.

"Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi," tegas Asnawi.

Saat ini, pihak Kemenaker RI sedang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mematangkan persiapan teknis lainnya.

Guna membantu kelancaran penyusunan anggaran pusat tersebut, Pemprov Kaltara bersama Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) daerah ke Kemenaker.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, Kemenaker RI menjadwalkan proses tender terbuka untuk pembangunan fisik gedung BPVP ini dimulai pada awal Juli 2026.

Fasilitas nasional ini direncanakan berdiri di Pusat Pemerintahan (Puspem) di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Desa Gunung Seriang, Tanjung Selor.

"Kita harapkan kehadiran BPVP dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas peluang kerja masyarakat, sekaligus mendukung kebutuhan tenaga kerja di Kaltara," pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu