Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie
SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie mengendus dugaan penyelewengan pada pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie.
Dana yang diendus Kejari Pidie itu diduga beraroma korupsi untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB tahun 2024.
"Benar, saat ini Kejari Pidie masih melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana BOKB di DP3AKB Pidie,” Kajari Pidie, Suhendra melalui Kasi Intel, Muliana, SH, MH kepada Serambinews.com, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, penyelidikan penggunaan dana BOKB di DP3AKB Pidie itu ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pidie.
Saat ini, Pidsus Kejari Pidie mulai melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran BOKB tersebut.
Namun begitu, Kajari menyatakan, bahwa dirinya belum bisa memaparkan secara detail terhadap materi penyelidikan karena masih dalam tahap penyelidikan.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Kelima Kasus Korupsi MBG, Komisaris PT YAT Atur Proyek Motor Listrik
Ia membenarkan, sejumlah saksi dari unsur DP3AKB Pidie telah diperiksa atau dimintai keterangan.
"Kita telah memeriksa beberapa pejabat di DP3AKB Pidie, sebagai tahap awal proses penyelidikan,” bebernya.
Perkembangan kasus itu, nantinya akan kita sampaikan kembali," kata Muliana.
Berdasarkan data diperoleh Serambinews.com, bahwa DP3AKB Pidie mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat bersumber dari APBN pada tahun 2023, sebesar Rp 14,4 miliar.
Angka itu meningkat pada tahun 2024, menjadi Rp 16,2 miliar, dan naik lagi pada tahun 2025 sekitar Rp 19 miliar.
Sementara untuk dana stunting tahun 2026, DP3AKB Pidie memperoleh sekitar Rp 2 miliar.
Baca juga: Dek Gam Bantah Terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Sementara itu, Kepala DP3AKB Pidie, Nurhanisah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Kamis (18/6/2026), mengatakan, DP3AKB Pidie memiliki tiga bidang yang sedang dalam penyelidikan Kejaksaan.
Ia merincikan, tiga bidang yang disasar Kejari yakni Bidang Pemberdayaan Perempuan yang sumber dana dari APBK.
Selanjutnya, Bidang KB, Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Kependudukan dengan dana BOKB.
"Saat ini, beberapa pejabat DP3AKB telah dimintai keterangan. Jadi kita hormati proses hukum yang sedang ditangani," ujarnya.
Ia menambahkan, DP3AKB Pidie juga menbayar honorarium terhadap kader KB setiap bulan.
Jumlah kader KB yang direkrut dua orang per gampong.
Baca juga: Sony Sonjaya Siap Bongkar Nama-Nama Aktor Besar di Balik Kasus Korupsi MBG, Kantongi Bukti di Ponsel
Selain itu, DP3AKB Pidie membayar honorarium tim pendamping risiko yang direkrut tiga orang per gampong.
"Jadi totalnya ada lima orang kita rekrut per gampong," ungkapnya.(*)
