TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kasus komentar 'gembrot' yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, tampaknya belum mereda.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Cirebon menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (18/6/2026) sore, untuk mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera mengambil tindakan atas polemik yang dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif.

Aksi yang diikuti mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Mereka menilai, komentar yang diduga dilontarkan Nana Kencanawati melalui media sosial mencerminkan krisis empati dan etika seorang pejabat publik.

Ketua PC PMII Kabupaten Cirebon, Ruslan Baidhowi Kamal mengatakan, komentar tersebut menjadi tamparan bagi institusi DPRD karena disampaikan oleh seorang pimpinan dewan.

"Krisis empati dan etika dari lembaga DPRD menandakan kualitas sumber daya manusia wakil rakyat berada di bawah harapan masyarakat. Tentu hal ini sangat mengecewakan rakyat Kabupaten Cirebon," ujar Ruslan, saat ditemui di sela aksi, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, anggota DPRD yang juga menjabat sebagai pejabat publik seharusnya mampu menjaga etika dalam setiap ruang komunikasi, termasuk di media sosial.

"Seorang wakil rakyat harus menunjukkan moralitas dan sikap yang berpendidikan. Bukan justru melontarkan komentar yang berpotensi melukai masyarakat," ucapnya.

Ruslan menegaskan, mahasiswa mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon segera bertindak dan memproses persoalan tersebut secara transparan.

"Kami meminta BK DPRD mengambil sikap tegas. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana kasus ini ditangani," jelas dia.

Ia menilai komentar yang menjadi polemik itu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"Wakil rakyat seharusnya menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan malah mencemooh kritik yang disampaikan masyarakat," katanya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB, Hasan Basori memastikan, persoalan tersebut akan ditangani sesuai mekanisme internal yang berlaku.

"Persoalan yang menyangkut perilaku dan etika anggota DPRD akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," ujar Hasan.

Ia menjelaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindak lanjut dan penentuan sanksi sesuai hasil pemeriksaan," ucapnya.

Hasan menegaskan, bahwa keresahan masyarakat menjadi tanggung jawab DPRD dan akan ditindaklanjuti melalui Badan Kehormatan.

"Saat ini BK masih melakukan koordinasi internal sambil menunggu adanya laporan atau aduan resmi yang masuk," jelas dia.

Meski demikian, Hasan mengungkapkan, bahwa komunikasi awal dengan Nana Kencanawati telah dilakukan beberapa hari lalu terkait polemik yang berkembang di masyarakat.

Menurut Hasan, apabila komentar yang dipersoalkan mengandung unsur body shaming atau bentuk pelanggaran etika lainnya, maka hal tersebut perlu didalami melalui proses klarifikasi.

"Apakah ada unsur body shaming atau pelanggaran etika lainnya, itu akan didalami terlebih dahulu melalui klarifikasi kepada yang bersangkutan," katanya.

Ia juga memastikan Badan Kehormatan DPRD siap melaksanakan pemeriksaan secara terbuka sebagaimana yang menjadi tuntutan mahasiswa.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutannya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas komentar yang memicu polemik tersebut.

"Saya secara pribadi, tidak mengatasnamakan partai maupun lembaga saya DPRD, memohon maaf kepada khususnya Ibu Nok, Bunda Denok maksud saya, yang sudah mungkin merasa sakit hati, merasa tersinggung dengan komen saya di media IG Radar," ujar Nana saat diwawancarai media, Rabu (17/6/2026).

Nana juga mengaku berupaya mencari keberadaan Madenok atau Bu Denok untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

"Dan saya betul mencari Bu Nok, dan akhirnya saya minta dimediasi untuk ketemu Bu Nok dan saya mau meminta maaf," katanya.

Polemik ini bermula setelah beredar video aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Cirebon yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (15/6/2026).

Dalam video tersebut, seorang peserta aksi bernama Madenok menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun perhatian publik kemudian tertuju pada komentar yang ditulis Nana di media sosial.

"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????," tulis Nana.

Tak lama kemudian muncul komentar lain yang menuai kecaman luas.

"Udah GEMBROT!!!," tulisnya.

Tangkapan layar komentar tersebut kemudian viral dan memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Banyak pihak menilai komentar tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik karena dianggap merendahkan fisik seseorang.

Polemik itulah yang kemudian mendorong mahasiswa turun ke jalan dan mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon segera mengambil langkah tegas terhadap kasus tersebut.(*)

Baca juga: Panen Hujatan usai Sebut Pendemo Gembrot, Wakil Ketua DPRD Cirebon Minta Maaf, Cari Bu Denok