Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mega proyek perbaikan 62 ruas jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung senilai Rp1,25 triliun kini dihantam badai inflasi. Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ), khususnya jenis solar industri, seketika mencekik struktur pembiayaan operasional para penyedia jasa konstruksi di lapangan.
Baca juga: Kenaikan BBM Tekan Biaya Proyek Jalan Rp1,25 Triliun di Lampung
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mengakui bahwa perubahan harga energi ini merembet serius ke seluruh komponen pekerjaan fisik.
Pasalnya, rantai pengerjaan infrastruktur jalan sangat bergantung pada alat-alat berat berbahan bakar solar serta material aspal.
“Jelas sangat terdampak. Kami sudah menerima surat dari para rekanan, banyak yang mengeluh karena harga solar industri naik. Semua pekerjaan ini menggunakan alat berat yang bergantung pada bahan bakar,” ungkap Kepala Dinas BMBK Lampung, Taufiqullah, Rabu (16/6/2026).
Taufiqullah membeberkan, efek domino kenaikan harga minyak bumi paling memukul harga aspal yang notabene merupakan produk turunannya. Imbasnya, harga semen dan besi ikut-ikutan terkerek naik akibat melambungnya ongkos distribusi logistik di jalan raya.
Kondisi terjepit ini membuat sejumlah kontraktor kelimpungan hingga melayangkan keluh kesah resmi ke Pemprov Lampung hingga Kementerian Keuangan. Mereka berharap ada skema penyesuaian harga demi menyelamatkan kelangsungan proyek.
Namun, Taufiqullah menegaskan pemerintah daerah tidak bisa gegabah mengambil keputusan. Mengubah klausul atau nilai kontrak di tengah jalan secara sepihak merupakan hal yang melanggar aturan hukum.
“Untuk paket yang sudah berkontrak, tidak bisa serta-merta diubah. Kami terikat aturan dan kesepakatan yang sudah ditandatangani,” tegasnya. Saat ini pihaknya masih mengkaji celah regulasi dari pemerintah pusat untuk melihat kemungkinan adanya kebijakan eskalasi harga atau penetapan kondisi khusus.
Dari total 62 paket pekerjaan jalan, tercatat sebanyak 52 paket sudah telanjur berkontrak dan berjalan di lapangan. Sementara 10 paket sisanya saat ini masih mengantre di meja lelang.
Bagi 10 paket proyek yang belum diteken kontraknya, Pemprov Lampung akan menyiasatinya dengan menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengikuti harga pasar terbaru. Kendati demikian, Taufiqullah menegaskan total pagu anggaran tidak akan ditambah dan tetap mentok di angka Rp1,25 triliun.
Skenario ini tentu melahirkan konsekuensi pahit, yakni berkurangnya volume atau panjang jalan yang akan diperbaiki nanti.
“Jika anggaran tetap sementara harga naik, maka volume pekerjaan harus disesuaikan. Kalau awalnya bisa 20 unit pekerjaan, maka dalam kondisi sekarang bisa menjadi 19,” jelas Taufiqullah.
Meski diterpa efisiensi volume, Pemprov Lampung memastikan perbaikan infrastruktur jalan tetap melaju demi mendongkrak konektivitas antarwilayah. Dana jumbo sekitar Rp1 triliun dipastikan tetap mengalir khusus untuk 17 ruas jalan lintas prioritas, seperti jalur Kalirejo–Pringsewu, Jabung–Labuhan Maringgai, Bandarjaya–Mandala, hingga Lempasing–Padangcermin.
Pemprov Lampung tetap optimistis mengejar target kemantapan jalan provinsi hingga menyentuh angka 86 persen pada akhir 2026. Sebagai solusi jangka panjang menghadapi fluktuasi harga aspal, pemerintah ke depan akan mulai bermigrasi secara bertahap menggunakan konstruksi jalan beton (rigid pavement).
(Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto)
