WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berada di persimpangan jalan yang penuh dilema.

Di satu sisi, program nasional ini harus terseok-seok akibat hantaman skandal korupsi yang kian meluas di internalnya.

Di sisi lain, negara kini dipaksa melakukan refocusing anggaran besar-besaran untuk menyisir kembali siapa yang benar-benar berhak mendapatkan asupan gizi cuma-cuma ini.

Baca juga: BGN Akui Pemberian MBG Saat Libur Sekolah Pemborosan Hingga Rp3,4 Triliun

Tersangka Keenam Jatuh: Kedok Jual Beli Dapur "Maut" Program MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

Tim penyidik Jampidsus resmi menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), sebagai tersangka keenam dalam pusaran korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026.

Glory langsung dijebloskan ke Rutan Salemba cabang Kejagung setelah terbukti bermain mata dengan mantan Kepala BGN yang sudah lebih dulu ditahan, Dadan Hindayana.

“Bahwa yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPBG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN,” ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (18/6/2026).

Modus Glory terbilang licik dan melawan hukum.

Setelah diminta oleh Dadan untuk mencari mitra, ia justru melakukan komersialisasi alias penjualan izin dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Uang pelicin dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dari para mitra tersebut kemudian disetorkan secara tunai langsung ke kantong Dadan Hindayana.

Glory kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tipikor dan KUHP.

Baca juga: Kantor BGN Digeruduk Massa yang Bawa Panci Hingga Sutil

39 Ribu Siswa Dicoret demi Selamatkan Anak-Anak di Wilayah 3T

Di tengah badai korupsi yang melibatkan jajaran elite mantan pejabatnya—termasuk eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya—Badan Gizi Nasional mencoba berbenah dari segi efisiensi anggaran.

BGN mengambil langkah drastis dengan mencoret 39.352 siswa dari 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima.

Puluhan ribu anak ini dinilai berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi berkecukupan (desil tinggi) dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.

Anggaran yang berhasil diselamatkan dari sekolah-sekolah "mampu" ini akan dialihkan langsung demi menyambung hidup anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), balita, serta ibu hamil/menyusui.

“Hasil akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” tegas Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara, Agustina Arumsari, Kamis (18/6/2026).

Langkah penyaringan data ini dipastikan masih terus bergulir.

Publik kini hanya bisa berharap, di tengah pemangkasan hak anak-anak kota dan pengalihan ke pedalaman, uang negara tidak lagi mengalir ke rutan akibat kerakusan para koruptor.