TRIBUNTRENDS.COM - Polemik penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah terus memanas.
Setelah gelombang protes datang dari kalangan pengusaha dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini Badan Gizi Nasional akhirnya buka suara dan menegaskan alasan di balik keputusan kontroversial tersebut.
Pemerintah menilai penghentian sementara distribusi MBG bukan sekadar langkah penghematan biasa, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus menekan anggaran negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Namun di sisi lain, kebijakan itu memicu kekhawatiran para mitra pelaksana yang merasa dirugikan karena operasional dapur berhenti total dan insentif tidak lagi dibayarkan selama masa libur sekolah.
Baca juga: Bakom RI Bongkar Fakta Sebelum Ada Program MBG: Dulu 56 Persen Siswa Kelaparan saat Dengerin Guru
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menanggapi langsung protes dari para pengusaha yang menolak penghentian program MBG selama libur sekolah selama 18 hari.
Menurutnya, dalam sebuah kebijakan pemerintah memang tidak mungkin semua pihak merasa puas.
“Sebuah kebijakan itu enggak mungkin menyenangkan semua pihak,” ujar Agustina Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa BGN tetap akan menjalankan kebijakan penghentian sementara MBG meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan.
Agustina menjelaskan, penghentian sementara program MBG dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan sistem operasional sekaligus efisiensi anggaran negara.
“Tapi, kita melihat tujuan dari program itu apa, kemudian melihat bagaimana efisiensi anggaran sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra,” kata dia.
Menurut BGN, kepentingan program secara nasional dinilai lebih besar dibanding kepentingan sebagian pihak yang terdampak secara langsung oleh penghentian operasional sementara tersebut.
Baca juga: Pengusaha MBG Sebut Kebijakan Pimpinan Baru BGN Cacat Legalitas: Ini Blunder Hukum Contoh Nyata
Kebijakan penghentian MBG selama masa libur sekolah resmi tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur.
Melalui aturan tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi dipastikan tidak menerima insentif harian.
BGN sebelumnya diketahui memberikan insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang menjalankan layanan distribusi MBG.
Namun selama penghentian operasional berlangsung, pembayaran tersebut dihentikan sepenuhnya.
Menurut Agustina, langkah penghentian sementara MBG selama libur sekolah dapat menghasilkan efisiensi anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
BGN mengklaim efisiensi insentif SPPG selama masa penghentian operasional mencapai sekitar Rp 3 triliun.
“Jadi, rasanya fair ketika tidak beroperasi, no service, no pay-lah ibaratnya begitu. Itu kan sesuatu yang memang wajar gitu,” ucap dia.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi BGN bahwa pembayaran insentif hanya diberikan ketika layanan benar-benar berjalan.
Baca juga: MBG Dihentikan Mulai 22 Juni, Insentif SPPG Disetop Selama 3 Minggu, BGN: Lumayan Hemat Rp3 Triliun
Dalam keterangannya, Agustina juga menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan langsung terhadap operasional SPPG sehingga menolak kebijakan penghentian MBG.
“Mungkin karena ada konflik kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang kebetulan mereka-mereka punya SPPG juga, kan,” tutur dia.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa BGN menilai sebagian kritik yang muncul tidak sepenuhnya murni demi kepentingan publik, tetapi juga dipengaruhi kepentingan bisnis dan operasional para mitra.
Meski gelombang protes terus bermunculan, BGN memastikan tidak akan mengubah keputusan terkait penghentian insentif selama masa libur sekolah.
Pemerintah tetap berpegang pada prinsip efisiensi anggaran dan kesesuaian layanan yang diberikan.
“Yang secara kepentingan yang lebih besar, yaitu efisiensi anggaran, itu kan tidak masuk akal sesuatu yang Rp 6 juta per hari, padahal servisnya tidak diberikan,” ujar dia.
Dengan sikap tegas tersebut, polemik penghentian sementara MBG diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di satu sisi pemerintah berbicara soal efisiensi dan pembenahan sistem, sementara di sisi lain para pengusaha, relawan, dan pengelola SPPG khawatir kehilangan pemasukan serta terganggunya roda ekonomi yang selama ini bergantung pada program MBG.
***
(TribunTrends/Kompas)
