Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo
TRIBUNFLORES.COM, ENDE – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Ende menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa saat bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam dialog tertutup yang berlangsung di Rumah Makan Parikoro, Jalan El Tari, Kota Ende, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut digelar usai kunjungan kerja Wapres Gibran ke Lokoboko, Kecamatan Ndona, dan Kampung Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko.
Sebanyak 19 perwakilan kepala desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ende, termasuk pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ende, hadir dalam dialog yang dirangkai dengan makan siang bersama tersebut.
Suasana pertemuan berlangsung santai dan tertutup selama kurang lebih 30 menit. Namun, para kepala desa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah pusat.
Baca juga: Bertemu Wapres Gibran, Kades di Ende Keluhkan MBG Belum Merata dan Dana Desa Terbebani KDMP
Ketua Apdesi Kabupaten Ende yang juga Kepala Desa Manulondo, Paternus Baghi, mengatakan bahwa para kepala desa secara umum menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang hingga kini belum dapat dibiayai oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
Selain persoalan infrastruktur, para kepala desa juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Paternus, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ende belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan, khususnya desa-desa yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami di Kabupaten Ende, sebagian besar dapur 3T di desa-desa belum tersentuh seluruhnya. Banyak anak sekolah di desa yang ingin mendapatkan manfaat MBG. Dari pantauan kami di Apdesi, sebagian besar anak di desa belum merasakan MBG seperti anak-anak di kota,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian para kepala desa karena masih banyak siswa di wilayah pedesaan yang berharap memperoleh akses yang sama terhadap program pemenuhan gizi yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
Selain MBG, persoalan pendanaan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi sorotan dalam dialog bersama Wapres. Para kepala desa berharap pemerintah pusat meninjau kembali skema pembiayaan program tersebut agar tidak membebani anggaran dana desa.
“Jika bisa, KDMP dibiayai dari APBN murni sehingga tidak memengaruhi dana desa. Secara umum, kami di NTT masih sangat membutuhkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, karena masih banyak desa di pelosok yang membutuhkan sentuhan pembangunan,”kata Paternus.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap mendukung seluruh program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. Namun, pelaksanaannya perlu dikaji kembali agar tidak berdampak pada berkurangnya kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Paternus, berbagai masukan yang disampaikan para kepala desa mendapat respons positif dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi tersebut, kata dia, akan dibawa untuk didiskusikan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat bersama Presiden.
“Nanti akan didiskusikan di tingkat pusat bersama Bapak Presiden agar ditinjau kembali sehingga dapat menekan beban anggaran pada dua program prioritas tersebut,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para kepala desa di Kabupaten Ende untuk menyampaikan langsung kondisi riil yang dihadapi masyarakat desa, sekaligus berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di wilayah pedesaan, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. (Bet)
