TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Persoalan infrastruktur, ketimpangan pembangunan, hingga masih minimnya akses listrik di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Reformasi Kalimantan Barat di Bundaran Digulis, Pontianak, Kamis 18 Juni 2026.
Gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil tersebut turun ke jalan membawa 16 tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Mereka menilai berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Kalbar hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang optimal.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB hingga malam hari itu diwarnai orasi, pembacaan pernyataan sikap, hingga teatrikal yang menggambarkan dampak berbagai kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Baca juga: Demonstran Sampaikan 16 Tuntutan di Hadapan Pemerintah saat Aksi di Bundaran Digulis
Koordinator Aliansi Reformasi Kalbar, Habib Iqbal, mengatakan aksi tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang masih membelenggu Kalimantan Barat, meski daerah ini selama puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang sumber daya alam terbesar bagi Indonesia.
Menurutnya, masyarakat Kalbar masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kondisi jalan yang belum memadai hingga belum meratanya akses listrik di pedesaan.
"Aksi ini lahir dari kegelisahan atas berbagai kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada rakyat. Kalimantan Barat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan," kata Habib Iqbal saat menyampaikan pernyataan sikap di Bundaran Digulis.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 700 desa di Kalimantan Barat yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Kondisi tersebut diperparah dengan infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga berdampak pada tingginya biaya logistik dan distribusi barang.
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Selain infrastruktur, massa aksi juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Barat.
Aliansi Reformasi Kalbar menilai kontribusi besar sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan terhadap pendapatan negara belum diimbangi dengan alokasi dana yang memadai untuk pembangunan daerah.
Mereka juga menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
Tidak hanya persoalan infrastruktur dan fiskal, massa aksi juga menyoroti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal.
Selain itu, mereka juga menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Kalbar, peningkatan kesejahteraan petani dan buruh, serta stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Di tingkat lokal, massa aksi menilai persoalan banjir yang terus berulang di Kota Pontianak belum mendapatkan solusi menyeluruh.
Mereka juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan seksual serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan kelompok rentan.
Selain isu daerah, Aliansi Reformasi Kalbar turut membawa sejumlah isu nasional, seperti percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga penolakan terhadap perluasan peran TNI di ruang sipil.
Aksi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Anggota DPRD Kalbar Rasmidi dan Zulfydar, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, serta Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen.
Anggota DPRD Kalbar, Rasmidi, menyatakan seluruh tuntutan yang disampaikan massa akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.
Menurutnya, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dibahas bersama pihak eksekutif, sedangkan tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui jalur koordinasi dengan pemerintah pusat dan perwakilan Kalbar di DPR RI.
"Kami akan membahas satu per satu persoalan yang disampaikan. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tentu harus segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami komunikasikan melalui jalur yang ada," kata Rasmidi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 16 tuntutan, di antaranya:
- Menuntut keadilan pembangunan dan dana bagi hasil bagi daerah penghasil di Kalimantan Barat.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan listrik.
- Menjamin harga hasil pertanian yang layak dan meningkatkan fasilitas pertanian.
- Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalbar.
- Menyelesaikan persoalan banjir di Pontianak.
- Menjamin upah layak bagi buruh dan menghapus diskriminasi terhadap buruh perempuan.
- Mengusut tuntas kasus kekerasan seksual.
- Mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset.
Setelah membacakan seluruh tuntutan, massa aksi membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 18.30 WIB.
Mereka berharap berbagai persoalan yang disuarakan tidak berhenti sebagai catatan aksi semata, tetapi benar-benar menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti demi perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (*)
