TRIBUNNEWS.COM - Kegaduhan terjadi di Amerika Serikat (AS) setelah muncul klausul pembentukan dana rekonstruksi untuk Iran dengan nilai fantastis, mencapai 300 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4,9 kuadriliun.
Klausul raksasa tersebut tercantum dalam Nota Kesepahaman (MoU) 14 poin yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Perjanjian ini dirancang sebagai landasan gencatan senjata selama 60 hari demi menghentikan eskalasi perang yang membara di Timur Tengah sejak Februari lalu.
Meskipun kesepakatan tersebut berhasil membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, poin mengenai dana pemulihan infrastruktur Iran langsung menjadi sasaran tembak para politisi di Washington.
Menyadari adanya potensi blunder politik di dalam negeri, Presiden Donald Trump langsung buka suara melalui akun media sosialnya.
Trump buru-buru menepis kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa Washington tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendanai pemulihan Iran.
"Amerika Serikat tidak akan menanggung biaya tersebut," tegas Trump, mengutip Al Jazeera.
Ia justru memamerkan dampak positif jangka pendek dari kesepakatan damai ini, yakni mulai mengalirnya kembali pasokan minyak global yang memicu penurunan harga bahan bakar di pasar internasional.
Tak hanya Trump, Wakil Presiden AS JD Vance turut pasang badan membela kebijakan bosnya.
Dalam sebuah wawancara televisi, Vance memastikan bahwa tidak ada dana dari APBN AS yang dialokasikan bagi Teheran.
"Iran tidak akan menerima satu sen pun uang dari pembayar pajak AS. Tanggung jawab finansial itu milik negara-negara Teluk yang kaya," ujar Vance lugas.
Baca juga: Trump Klaim AS Menang, Sebut MoU Bukti Penyerahan Diri Iran
Vance juga menyerang balik para kritikus dengan menyatakan bahwa MoU ini merupakan kemenangan telak bagi diplomasi AS.
Sebab, kata Vance, mampu menghentikan perang dan mengamankan jalur dagang internasional tanpa perlu mengorbankan lebih banyak tentara Amerika.
Kendati pemerintah telah memberikan klarifikasi berlapis, gelombang penolakan dari kelompok garis keras pro-Israel dan kubu oposisi tetap tak terbendung.
Mereka menganggap komitmen dana Rp4,9 kuadriliun tersebut sebagai bentuk "hadiah" yang melunakkan posisi AS terhadap Iran.
Kritik paling pedas datang dari Senator faksi Republik, Bill Cassidy.
Tanpa tedeng aling-aling, ia menyebut kesepakatan yang digagas Trump ini sebagai keputusan yang memalukan.
"Ini adalah blunder kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade terakhir," kecam Cassidy.
Sebelum Trump mengklarifikasi soal dana rekonstruksi untuk Iran, terdapat laporan bahwa uang tersebut telah disiapkan.
Seorang sumber diplomatik yang mengetahui jalannya negosiasi rahasia ini membocorkan kepada Reuters bahwa korporasi global sangat antusias.
Hebatnya, lebih dari separuh dari target dana raksasa tersebut sudah mengantongi komitmen resmi dari para investor kakap dunia, meski kesepakatan final belum resmi ditandatangani.
Baca juga: Trump Isyaratkan Israel Tak Boleh Ikut Campur soal Iran Lagi, Qassem Soleimani Jadi Alasan
Poros dana yang diberi nama Dana Rekonstruksi dan Pembangunan ini murni menjadi instrumen investasi swasta, bukan dana kompensasi perang ataupun hibah dari pemerintah AS.
Informasi dari internal Teheran menyebutkan bahwa pemerintah Iran awalnya menuntut ganti rugi kerusakan infrastruktur pascaperang sebesar 400 miliar dolar AS langsung dari kantong Washington.
Namun, pemerintahan AS menolak mentah-mentah tuntutan tersebut.
Sebagai jalan tengah, muncul lah ide pembentukan konsorsium investasi swasta global ini.
Nantinya, negara-negara di kawasan Timur Tengah beserta korporasi internasional akan menyuntikkan modal lewat berbagai skema, mulai dari pemberian pinjaman lunak, pembukaan jalur kredit baru, hingga pembiayaan langsung terhadap proyek rekonstruksi fisik.
Sejumlah infrastruktur vital Iran yang hancur akibat gempuran militer, seperti kompleks raksasa Baja Mobarakeh, jaringan bandara internasional, serta kilang-kilang minyak utama, akan menjadi prioritas pembangunan kembali.
Investor yang telah menyatakan komitmennya berasal dari lintas benua, meliputi perusahaan-perusahaan raksasa dari AS, negara-negara Arab Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga negara industri Asia.
Sektor-sektor yang dibidik pun sangat strategis, meliputi energi, petrokimia, logistik, industri manufaktur, dan transportasi.
Kendati dana ribuan triliun rupiah ini sudah di depan mata, Gedung Putih menegaskan bahwa Iran tidak bisa langsung mencairkannya secara cuma-cuma.
Ada harga mahal yang harus dibayar oleh Teheran terkait geopolitik dan pertahanan.
Wakil Presiden AS, JD Vance, dalam wawancara resminya dengan CBS News, menegaskan bahwa pembiayaan dari koalisi negara-negara Teluk tersebut hanya akan mengalir jika Iran tunduk penuh pada persyaratan keamanan nasional yang diajukan Washington.
"Iran baru bisa mendapatkan akses ke dana tersebut jika mereka menghormati kewajiban mereka, termasuk membongkar total program nuklir mereka, melenyapkan seluruh timbunan material uranium yang diperkaya, serta bersedia membuka diri terhadap inspeksi internasional yang super ketat," ujar Vance.
Pemerintah AS bahkan memberikan peringatan keras kepada sekutunya di Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA), agar tidak menanamkan modal sepeser pun ke Iran kecuali jika Teheran benar-benar mengubah perilaku geopolitiknya di kawasan.
(Tribunnews.com/Whiesa)
