SURYAMALANG.COM, BANGKALAN - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah terhitung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 memicu respons berat dari para pekerja akar rumput.
Di Kabupaten Bangkalan, para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mayoritas merupakan kalangan ibu rumah tangga mengaku kelimpungan akibat bakal kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 1,7 juta.
Situasi dilematis ini terjadi justru di tengah derasnya gelombang unjuk rasa mahasiswa dan desakan wali murid yang meminta program bernilai ratusan triliun tersebut dihentikan total pasca-kasus korupsi pimpinan BGN.
Selama periode libur panjang sekolah, BGN melakukan optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi Program MBG pada seluruh unit SPPG di Indonesia.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG tertanggal 17 Juni 2026.
Melalui regulasi tersebut, BGN memastikan seluruh SPPG tidak membuka layanan MBG, baik bagi peserta didik maupun non-peserta didik.
Baca juga: Pemprov Jatim Beberkan Kendala Pelaksanaan Program MBG hingga Koperasi Desa ke Kemendagri
Menurut para relawan SPPG, jangankan dihapus secara permanen, dapur produksi MBG yang harus berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena libur sekolah saja, sudah berhasil membuat para pekerja yang mayoritas merupakan kaum ibu merasa kelimpungan.
"Jangankan ditutup selamanya, libur sehari saja teman-teman kadang merasa eman" ungkap Husnul, relawan divisi persiapan di SPPG Kemala Bhayangkari Bangkalan, Kamis (18/6/2026).
"Sekarang sekolah mulai libur, tentu kami menghela nafas panjang. Ya terpukul tentunya, karena jika dihitung pendapatan kami dalam tiga minggu itu, sekitar Rp 1,7 juta," lanjutnya.
Ketika disinggung mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan selama dapur MBG libur sekitar tiga minggu ke depan, ibu dengan dua orang anak ini mengaku akan kembali fokus ke mata pencarian lamanya sebelum menjadi relawan SPPG, yakni berjualan secara online.
"Teman-teman ibu rumah tangga yang lain juga sama, ada yang berkegiatan jasa cuci pakaian" jelas Husnul.
"Kami sebatas bekerja di SPPG, alhamdulillah beberapa teman sudah bisa kredit ponsel bahkan ada yang nyicil sepeda motor," pungkas perempuan berusia 44 tahun yang mendapatkan gaji Rp 110 ribu per hari tersebut.
Kondisi berbeda justru terlihat dari dinamika sosial di berbagai daerah.
Gelombang aksi unjuk rasa oleh kelompok mahasiswa sebagai wujud protes agar Program MBG dihentikan belakangan marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Tidak hanya mahasiswa, sejumlah kalangan hingga wali siswa pun ikut mendesak pemerintah agar menyetop program ini karena dinilai telah menjelma sebagai ladang korupsi baru.
Sentimen negatif publik ini memuncak menyusul langkah tegas Kejaksaan Agung pada awal Juni 2026 yang menangkap dan menetapkan status tersangka terhadap tiga pimpinan teras BGN, yaitu Dadan Hindayana (Eks Kepala BGN), Sony Sonjaya (Eks Wakil Kepala BGN), dan Lodewyk Pusung (Eks Wakil Kepala BGN).
Selain ketiga pejabat tersebut, Kejaksaan Agung turut menyeret dua pihak swasta sebagai tersangka.
Mereka adalah Aspe Yusuf Somantri yang berperan sebagai perantara sekaligus mengintervensi tim verifikator mitra, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.
Keduanya ditahan atas dugaan melakukan mark-up pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total anggaran mencapai Rp 1,035 triliun.
"Hentikan saja Program BGN karena tidak berguna, anak-anak juga sudah makan dari rumah dan dibekali uang saku. Lebih baik anggaran MBG nya diberikan kepada wali murid atau dikelola kantin sekolah," tegas Bahri, seorang wali siswa SD asal Kota Bangkalan.
Menurut penilaian Bahri, mega proyek anggaran MBG ini telah menggerus postur APBN hingga ratusan triliun rupiah, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap semua sektor ekonomi di lingkup terkecil usaha masyarakat hingga ke pemerintah-pemerintah daerah.
"Sudah terbukti menjadi ladang korupsi, apa lagi yang mau ditata. Saya selaku wali siswa, tidak pernah mengetahui berapa harga setiap porsi dari menu MBG. Faktanya, ada yang isi potongan kecil jagung, juga satu buah jeruk yang kondisinya masih biru dan keriput," pungkas Bahri dengan nada kecewa.
Suara bernada penolakan serupa juga disuarakan oleh Latif, seorang wali siswa lainnya yang berasal dari Desa Kramat, Kota Bangkalan.
Bagi Latif, daripada mempertahankan program MBG yang terus menuai polemik, pemerintah sebaiknya mengganti program tersebut menjadi bantuan uang tunai untuk saku sekolah, dialihkan menjadi program pendidikan kuliah gratis, atau anggarannya langsung diserahkan kepada wali siswa agar bisa dimasak sendiri di rumah masing-masing.
"Ini pemerintah kok terus-terusan ribut dan ribet, program-program yang 'membius' masyarakat seperti MBG ini dihentikan saja" ungkapnya.
"Pemerintah itu bagaimana memperluas lapangan kerja, sehingga kami selaku orang tua dan generasi di masa mendatang bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik untuk memenuhi gizi anak-anak," kata bapak dengan dua orang anak itu secara tegas.
Baca juga: Sekolah Mulai Libur, SPPG Syair Beji Kota Batu Kini Salurkan MBG untuk Ibu Hamil hingga Balita
Lebih lanjut, Latif menambahkan selain rentan menjadi ladang korupsi bagi oknum pejabat, program MBG dalam pelaksanaannya di lapangan juga kerap memicu kemunculan korban-korban keracunan akibat buruknya sistem tata kelola dan higiene penyajian makanan.
"Saya kira setiap orang tua lebih mengerti kebutuhan asupan makanan dan gizi setiap anaknya, bukan disajikan secara massal" ucapnya.
"Apakah keliru ketika banyak warga menilai bahwa MBG merupakan program investasi politik?" pungkas Latif mengakhiri pertanyaannya.
