SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Koordinator SPPG Kecamatan Klojen, Wisam Anugerah, mengatakan penghentian operasional dilakukan mengikuti jadwal libur sekolah peserta didik dan berlaku mulai awal pekan depan.
“Kalau perintah dari pimpinan, kami berhenti operasional, jadi tidak ada pelayanan baik untuk peserta didik maupun nonpeserta didik sampai ada arahan lebih lanjut,” kata Wisam saat ditemui di SPPG Kidul Dalem 2, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Jeritan Relawan SPPG di Tengah Desakan Stop MBG, Pendapatan Hilang Rp 1,7 Juta Saat Libur Sekolah
Selama masa penghentian operasional, sebagian besar relawan dan mitra SPPG akan diliburkan. Aktivitas dapur MBG juga tidak berjalan sebagaimana biasanya.
“Pegawai yang statusnya relawan dan mitra libur semua. Tidak ada aktivitas pelayanan makanan selama masa penghentian operasional ini,” ujarnya.
Meski demikian, terdapat tiga personel yang tetap menjalankan tugas selama SPPG tidak beroperasi, yakni Kepala SPPG, tenaga akuntan, dan ahli gizi.
Wisam menjelaskan, ketiga petugas tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bertugas mendukung proses audit yang dilakukan BGN.
“Selama libur, yang tetap bekerja hanya Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Mereka membantu audit serta pemeriksaan kelayakan dapur,” katanya.
Selain mempersiapkan proses audit, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan yayasan atau mitra yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan agar seluruh ketentuan terbaru dari BGN dapat dipenuhi.
“Kami tetap berkoordinasi dengan mitra atau yayasan yang ada. Ketentuan-ketentuan dari pusat kami sesuaikan. Kami juga menjadi penghubung antara SPPG dengan penerima manfaat,” ujar Wisam.
Audit yang dilakukan BGN merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Selain meninjau aspek operasional dapur, BGN juga tengah mengevaluasi skema insentif bagi relawan dan mitra SPPG.
Sebelumnya, BGN mengumumkan evaluasi terhadap insentif operasional yang selama ini diberikan kepada SPPG. Besaran insentif tersebut mencapai Rp 6 juta per hari untuk operasional dapur.
Namun demikian, Wisam mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai keberlanjutan skema insentif tersebut.
“Ke depan kami masih menunggu arahan lebih lanjut apakah insentif itu tetap berlaku atau tidak,” katanya.
Wisam menjelaskan relawan SPPG selama ini menerima insentif Rp100 ribu per hari. Sementara untuk posisi kepala dapur memperoleh insentif sekitar Rp200 ribu per hari.
Baca juga: Firasat Aldo Pelajar Tewas saat Konvoi Ultah Klub Bola di Surabaya, Sempat Minta Dibelikan Baju Baru
Selain evaluasi insentif, BGN juga mengeluarkan kebijakan yang melarang pegawai BGN memiliki atau mengelola SPPG guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
BGN juga menegaskan, pengembangan program MBG ke depan akan lebih mengutamakan kualitas layanan dibandingkan sekadar mengejar jumlah dapur atau penerima manfaat.
Oleh karena itu, audit selama masa libur sekolah diharapkan dapat memastikan seluruh SPPG memenuhi standar tata kelola, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan.
Dengan penghentian sementara operasional tersebut, layanan MBG di Kota Malang akan menunggu hasil evaluasi dan arahan lanjutan dari BGN sebelum kembali beroperasi setelah masa libur sekolah berakhir.
Di sisi lain, SPPG Kidul Dalem 2 Kota Malang menyatakan siap menghadapi audit yang akan dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) selama masa penghentian sementara operasional MBG pada libur sekolah.
Kepala SPPG Kidul Dalem 2, Alien Widya Muliana, mengatakan pihaknya selama ini telah menjalankan seluruh ketentuan administrasi dan operasional sesuai prosedur yang ditetapkan.
SPPG Kidul Dalem 2 saat ini melayani 1.700 penerima manfaat yang terdiri dari siswa di tiga sekolah dan balita serta kelompok sasaran lain di tujuh posyandu.
"Kami melayani sekitar 1.700 siswa dari tiga sekolah dan tujuh posyandu," kata Alien, Jumat (19/6/2026).
Alien menjelaskan, seluruh kegiatan operasional selalu disertai pelaporan yang rutin dan berjenjang. Mulai dari laporan harian, laporan mingguan, hingga laporan keuangan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan program MBG.
"Kami membuat laporan harian, laporan mingguan, termasuk laporan keuangan juga," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Jatim Beberkan Kendala Pelaksanaan Program MBG hingga Koperasi Desa ke Kemendagri
Terkait rencana audit yang dilakukan BGN, Alien menegaskan pihaknya tidak memiliki kekhawatiran karena seluruh kegiatan selama ini dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
"Kalau ada audit dari BGN, kami siap. Tidak ada praktik yang membuat tidak nyaman. Kami bekerja sesuai SOP," katanya.
Alien menilai, audit merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar semakin baik ke depannya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Alien juga menanggapi evaluasi yang tengah dilakukan BGN terhadap insentif operasional SPPG sebesar Rp6 juta per hari. Menurutnya, keputusan terkait skema insentif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kami hanya pelaksana. Jadi apa pun keputusan dari atas, kami laksanakan," ujarnya.
BGN sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasional SPPG selama masa libur sekolah untuk keperluan audit dan evaluasi program.
Selain mengevaluasi tata kelola dapur MBG, BGN juga mengkaji kembali besaran insentif operasional serta memperketat aturan terkait pengelolaan SPPG.
Di tengah proses evaluasi tersebut, Alien memastikan pelayanan MBG yang selama ini berjalan di wilayah Kidul Dalem telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menjalani pemeriksaan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh BGN.
