TRIBUNBENGKULU.COM - Sebelumnya Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)memutuskan tidak ada salurah Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. 

Keputusan ini dilakukan demi menata anggaran dan mencoba menutup praktik korupsi yang terjadi selama ini. 

Seperti diketahui, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG. 

Adapun nilai anggaran proyek fiktif dan penggelembungan (markup) barang operasional yang dikorupsi diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun

Untuk itu, seluruh tatanan BGN akan melakukan pendataan ulang dapur MBG selama libur sekolah. 

"Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina menekankan ketersediaan data yang valid sangat krusial bagi BGN.

Ia menilai pemerintah tidak mungkin merumuskan kebijakan yang tepat sasaran jika tidak dilandasi oleh data yang jelas. 

Oleh karena itu, kata Agustina, perbaikan data menjadi fokus utama dalam 1 hingga 3 bulan ke depan.

"Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar," ujarnya. 

Wapres Gibran Angkat Bicara 

Menanggapi soal keputusan wakil Kepala BGN tersebut, Wakil Presiden Gibran menyetujuinya. 

Menurut putra sulung Presiden ke-7 RI itu, momentum jeda aktivitas sekolah justru menjadi kesempatan terbaik untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola program yang belakangan menjadi sorotan nasional.

ibran menilai keputusan BGN menghentikan sementara distribusi MBG merupakan langkah yang tepat demi pembenahan menyeluruh.

“Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” kata Gibran, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pemerintah pusat mendukung langkah audit dan evaluasi total yang kini sedang dijalankan BGN.

Meski mendukung penghentian sementara operasional, Gibran menegaskan bahwa program MBG tetap memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, masyarakat di daerah-daerah tersebut sangat menantikan keberlanjutan program MBG karena dianggap membantu pemenuhan gizi anak-anak dan keluarga rentan.

“Jadi, sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi,” ucap dia.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak ingin program unggulan tersebut rusak akibat persoalan korupsi dan tata kelola yang bermasalah.

Kasus Korupsi Jadi Sorotan Utama

Evaluasi besar-besaran yang dilakukan BGN tak lepas dari mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret sejumlah petinggi lembaga tersebut.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini telah berstatus tersangka.

Kasus tersebut membuat tata kelola MBG menjadi perhatian publik sekaligus memicu gelombang evaluasi di internal BGN.

Semua Dapur MBG Akan Diaudit

Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebelumnya telah memastikan bahwa penghentian operasional MBG selama libur sekolah akan dimanfaatkan untuk audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG.

“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur,” ucap Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tata kelola MBG berjalan lebih baik dan tepat sasaran ke depannya.

BGN Lakukan Pembenahan Menyeluruh

Arumsari menegaskan bahwa penghentian sementara program MBG bukan berarti program dihentikan permanen, melainkan bagian dari proses pembenahan sistem secara total.

“Ya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu,” ujar dia.

Kini, pemerintah tengah berpacu melakukan reformasi tata kelola MBG agar program yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran tersebut dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Sumber: Kompas