Laporan Reporter SURYAMALANG.COM, Pramita Kusumaningrum/Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto
SURYAMALANG.COM, PONOROGO - Mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyatakan sikap pasrah dan memilih menunggu aturan resmi terkait rencana kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengevaluasi serta memangkas insentif operasional Rp6 juta per hari lewat sistem grading.
Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) justru membeberkan anomali besar di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai salah sasaran karena infrastruktur dapur justru menumpuk di area dengan kasus stunting rendah.
Kritik tajam tersebut didasarkan pada ketimpangan riil di lapangan, salah satunya di Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki tingkat stunting tertinggi mencapai 40 persen tetapi hingga kini tercatat baru memiliki 13 unit SPPG yang terbangun.
Merespons rencana BGN mengevaluasi insentif operasional SPPG sebesar Rp 6 juta per hari, mitra dapur MBG Ponorogo yang memilih menunggu aturan resmi, punya pandangan khusus.
Menurut mereka, skema berbasis kinerja atau grade dapat menjadi pertimbangan, karena kapasitas produksi dan beban kerja setiap dapur berbeda-beda.
“Kalau saya ya? kabar dikurangi insetifnya itu atau disesuaikan belum ada resmi dari BGN (Badan Gizi Nasional), tapi kalau iya ndak apa-apa sih,” ungkap Mitra Dapur SPPG Galak Slahung, di Kabupaten Ponorogo, Jatim, Ryan Handoko, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Dapur MBG Libur, Orang Tua di Malang Tak Masalah: Ditutup Saja Kalau Korupsi, Ganti Bantuan Tunai
Selama ini, seluruh dapur mendapatkan insentif merata sebesar Rp6 juta per hari tanpa melihat besar-kecilnya kapasitas dapur SPPG maupun jumlah paket MBG yang didistribusikan.
“Ya ndak apa-apa. Ya yang besar dan banyak distribusi senilai Rp 6 juta. Kemudian di bawahnya dan lain-lain. Tapi intinya kami manut,” tuturnya
Ryan Handoko menerangkan selama ini pihaknya memasak untuk 3.200 penerima, namun jika ada sekolah yang libur, aturan terbaru tidak dipaksakan untuk dilakukan distribusi.
“Dulu kalau libur kan dirapel begitu ya. Sekarang atau kurang lebih satu bulan itu sudah ndak begitu. Kalau libur ya ndak dapat,” paparnya.
Sementara untuk libur sekolah kali ini, BGN sudah mengeluarkan surat edaran yang mana pendistribusian MBG dihentikan selama tiga pekan.
Baca juga: Jeritan Relawan SPPG di Tengah Desakan Stop MBG, Pendapatan Hilang Rp 1,7 Juta Saat Libur Sekolah
“Nah selama libur ini, sesuai SE (Surat Edaran) insentif tidak keluar. Kalau ditanya pendapat, ya memang aturannya begitu. Kami sebagai mitra mengikuti,” tegasnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPG Ponorogo Sheila Amanda ketika ditanya tentang klasifikasi insentif dapur belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Maaf belum bisa menjawab karena belum ada pembahasan,” pungkasnya.
Pemerintah sendiri memang tengah menyiapkan sistem penilaian baru bagi SPPG. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menjelaskan setiap dapur MBG nantinya akan mendapatkan klasifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.
Penilaian tersebut akan dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari kelas A, B, hingga C. Kategori itu akan menjadi acuan dalam menentukan besaran insentif yang diterima masing-masing SPPG.
Dapur MBG yang dinilai memiliki kualitas layanan terbaik berpeluang masuk kategori A dan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan dapur dengan nilai yang lebih rendah.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG, yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Rabu (17/6/2026).
Di pihak lain, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, membeberkan keanehan dalam program MBG terkait tujuannya yakni mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Media membeberkan ada anomali terkait tujuan tersebut karena nyatanya keberadaan SPPG justru paling banyak berada di wilayah dengan kasus stunting terendah.
Media mengatakan, wilayah dengan kasus stunting tertinggi yakni Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 40 persen. Sementara, SPPG yang terbangun baru 13.
Baca juga: Pemprov Jatim Beberkan Kendala Pelaksanaan Program MBG hingga Koperasi Desa ke Kemendagri
Sementara, salah satu wilayah dengan kasus stunting terendah yakni Jawa Barat justru memiliki ribuan SPPG yang terbangun.
Menurut catatan Media, kasus stunting di wilayah tersebut adalah 15 persen. Sedangkan SPPG sejumlah 6.357 unit.
"Stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40 persen. Berapa jumlah SPPG di sana? 13 SPPG. Di Sulawesi Barat, stunting itu 35 persen, jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat stunting hanya 15 persen, jumlah SPPG di sana 6.357," katanya dikutip dari program Satu Meja The Forum di YouTube Kompas TV, Jumat (19/6/2026).
Dengan data tersebut, Media menganggap tujuan utama adanya program MBG yaitu penanganan stunting berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
"Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. SPPG banyaknya di kota, stunting itu adanya di wilayah 3 T," jelasnya.
Di sisi lain, Media mengkritik cara pemerintah terkait cara mengetahui apakah program MBG diterima dengan baik oleh publik atau tidak.
Menurutnya, tidak bisa melakukan survei atau riset hanya dengan pertanyaan tunggal kepada responden seperti 'apakah Anda suka dengan adanya program MBG?'
Media menegaskan, riset yang benar untuk mengetahui opini publik terkait program MBG yakni dengan menggunakan metode discrete choice method atau discrete choice experiment.
Discrete choice experiment merupakan metode riset kuantitatif yang digunakan untuk mengukur preferensi dan perilaku pengambilan keputusan seseorang.
Media mengatakan, ketika pihaknya melakukan riset dengan metode tersebut, MBG justru bukan menjadi pilihan utama bagi masyarakat terkait program dari pemerintah.
"Kalau seandainya masyarakat ditanya dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak mendapat makanan sama sekali. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih" jelasnya.
"Itulah yang kami lakukan di kampus. Apakah mereka butuh cash (uang tunai), atau pendidikan gratis, kesehatan yang layak, dan beasiswa, dan ternyata MBG itu ada di urutan keempat" lanjut Media.
"Jadi saya hanya ingin bilang, kalau mau bilang soal keinginan masyarakat harus berbasis dengan bukti empiris," pungkasnya.
