POS-KUPANG.COM, MATARAM - Program Kredit Usaha Rakyat untuk Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) diharapkan menjadi salah satu skema pembiayaan sekaligus perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri dari hulu ke hilir. 

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan mengatakan fenomena purna PMI (PASKAR) dari luar negeri yang kurang terkelola selma ini menyebabkan banyak yang pulang tanpa membawa aset produktif.

Karena itu Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah yang berkolaborasi dengan MyBank mematangkan integrasi sistem digitalisasi online agar seluruh pembiayaan resmi terlacak aman.

Terobosan utamanya adalah literasi keuangan berupa manajemen pendapatan bijak.

Baca juga: KUR BRI Sudah Tembus Rp84,36 Triliun Hingga Mei 2026

Aidy mencontohkan simulasi alokasi pendapatan unit PMI: 30 persen untuk biaya hidup, 40 persen dikirim ke keluarga, dan sisa 30 persen dititipkan di Bank NTB Syariah melalui kontrak perjanjian.

Akumulasi tabungan inilah yang nantinya digunakan untuk membangun rumah atau tempat usaha di desa asal, mencegah uang habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemprov NTB juga berencana mendirikan Lembaga Sekolah Integrasi Pekerja Migran berasrama di akhir tahun 2026 untuk mengasuh anak-anak PMI yang ditinggal bekerja.

Selain itu, program sertifikasi bagi siswa SMK kelas 3 disiapkan agar mereka langsung terserap ke dunia kerja tanpa birokrasi berbelit.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung program ini melalui kesiapan produk dan anggaran.

“Ini adalah kewajiban kami mendukung Pemerintah Daerah untuk memperlancar proses penempatan serta mendorong kemandirian ekonomi purna PMI dan keluarganya,” pungkas Agus. (*)